JAKARTA,Cobisnis.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan kontribusi dividen perusahaan pelat merah akan terus meningkat setiap tahunnya.
Untuk tahun 2024, Erick menargetkan kontribusi dividen BUMN sebesar Rp50 triliun.
Kata Erick, total kontribusi dividen perusahaan pelat merah yang diberikan kepada negara di 2022 sebesar Rp39,7 triliun.
Untuk tahun 2023, Erick memasang target sebesar Rp43 triliun.
“Bahkan di 2024 targetnya kurang lebih Rp50 triliun,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 4 Juli.
Di depan Komisi VI DPR ini, Erick mengatakan, kontribusi BUMN yang sudah diberikan kepada negara dalam tiga tahun terakhir kurang lebih sebesar Rp1.200 triliun. Adapun angka tersebut berasal dari pajak, dividen dan bagi hasil.
“Untuk 10 tahun terakhir itu totalnya Rp4.013 triliun. Artinya 3 tahun terakhir ini ada kenaikan masing-masing pertahunnya Rp50 triliun. Lebih tingngi dari tahun sebelumnya secara kumulatif,” ucapnya.
Untuk mendorong kinerja tersebut, kata Erick, perusahaan-perushaaan pelat merah juga membutuhkan modal kerja.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN sedang berupaya meminta persetujuan kepada DPR untuk menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) tambahan tahun anggaran 2023 dan apa saja tujuan melakukan aksi korporasi tahun 2022.
“Kami akan perhatiakn dan kamiakan perdalam, terutama kami akan pastikan bahwa PMN ini tentu membawa hasil yang baik, tidak sekadar hanya menyandarkan dari keuangan BUMN kepada negara,” ucapnya.
Sekadar informasi, Kementerian BUMN mengusulkan PMN tambahan untuk 10 perusahaan pelat merah senilai Rp73,26 triliun, yang terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PLN nontunai senilai Rp3,44 triliun.
Adapun rincian uselan PMN tunai meliputi PT PLN (Persero) senilai Rp10 triliun, holding BUMN Pertahanan atau Defend ID sebesar Rp3 triliun, holding BUMN Pangan sebesar Rp2 triliun dan PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp30,56 triliun.
Kemudian holding pariwisata atau in journey senilai Rp9,5 triliun, IFG sebesar Rp6 triliun, PT KAI (Persero) Rp4,1 triliun, Indonesia Re sebesar Rp3 triliun, Perum Damri Rp870 miliar dan Airnav Indonesia Rp790 miliar.
Sedangkan PMN nontunai 2023 ditunjukkan untuk Defend ID sebesar Rp838 miliar dan ID FOOD sebesar Rp2,609 triliun.
