JAKARTA, COBISNIS.COM – Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 disusun untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas keluhan yang disampaikan Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Lukminto, yang menyatakan bahwa regulasi tersebut berkontribusi pada status pailit yang dialami Sritex.
Budi menjelaskan bahwa aturan dalam Permendag 8/2024 mengatur impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dengan mempertimbangkan syarat teknis yang ketat.
Selain itu, kuota impor pakaian jadi juga diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2024, di mana produk TPT dan pakaian jadi dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan.
Polemik muncul ketika Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan agar kebijakan ini kembali mengikuti aturan sebelumnya, yaitu Permendag Nomor 36 Tahun 2023. Menurut Agus, perubahan aturan berdampak kurang menguntungkan bagi industri tekstil domestik, termasuk Sritex yang mengalami penurunan penjualan akibat regulasi ini.
Meski demikian, Budi Santoso menegaskan bahwa tidak ada persoalan serius antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian terkait kebijakan ini, menyebut bahwa perbedaan pandangan tersebut hanyalah kesalahpahaman komunikasi.
Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menyampaikan bahwa pertemuan antara Kemenperin, Kemendag, dan Bea Cukai telah dilakukan di Bandung pada 31 Oktober 2024 untuk membahas lebih lanjut Permendag 8/2024. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya melindungi industri tekstil dalam negeri, tetapi juga memastikan keberlangsungan bisnis tekstil di Indonesia.
Sebelumnya, Iwan Lukminto menyatakan bahwa perubahan regulasi impor dalam Permendag 8/2024 telah memberikan tekanan berat pada industri tekstil, dengan banyak perusahaan, termasuk Sritex, yang terpaksa mengajukan pailit.
