JAKARTA,Cobisnis.com – Maskapai nasional Garuda Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dan kendala untuk bisa mengoperasikan 120 pesawat pada tahun ini.
Salah satunya karena persaingan antara maskapai penerbangan global untuk memperoleh perbaikan mesin (engine) pesawat.
Adapun target Garuda Indonesia untuk mengoperasikan 120 pesawat merupakan instruktur langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Tujuannya untuk menjangkau rute-rute domestik yang saat ini masih ditutup sekaligus menekan adanya kenaikan harga tiket pesawat.
“Salah satu kendala yang saat ini kita sedang bersaing dengan seluruh maskapai di dunia adalah slot untuk perbaikan untuk engine pesawat, kita terus menerus berkomunikasi dengan pihaknya untuk bisa memperoleh percepatan terhadap itu,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, dikutip Jumat, 21 Oktober.
Namun, Irfan optimistis bisa mengoperasikan 120 pesawat sesuai instruktur pemegang saham mayoritas tersebut.
Karena itu, kata Irfan, pihaknya pun terus melakukan monitoring.
“Sampai saat ini masih punya keyakinan ini bisa kita capai di kisaran 120-an pesawat baik Garuda maupun Citilink. Namun demikian Dari waktu ke waktu kita terus memonitor slot daripada international karena ini membutuhkan tempat untuk bekerja,” katanya.
Irfan mengaku bahwa Kementerian BUMN secara terus menerus menanyakan perkembangan daripada target pesawat yang harus dioperasikan tersebut.
“Kementerian BUMN secara kontinu juga terus menanyakan ke saya perkembangan dari restorasi-restorasi pesawat ini karena ternyata ini menjadi konsen juga dari Bapak Presiden terhadap keberadaan atau jumlah pesawat Garuda, Citilink yang dapat dioperasikan,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian BUMN mengungkap sumber pendanaan Garuda Indonesia untuk memperoleh 120 pesawat sebagiannya berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa selain mengandalkan dana suntikan negara, anggaran untuk sewa pesawat juga berasal dari investor luar negeri dan lokal.
Namun, hingga saat ini Kementerian BUMN masih mencari investor yang tepat.
