JAKARTA, Cobisnis.com – Mantan perdana menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, yang pernah mendominasi politik negaranya selama lebih dari dua dekade, kini menyaksikan meredupnya dinasti politiknya dari balik penjara.
Mantan polisi yang juga pernah menjadi pemilik klub sepak bola Inggris Manchester City itu dua kali menjabat sebagai perdana menteri dan membangun basis pendukung yang sangat besar. Sejak 2001, partai-partai yang berafiliasi dengannya hampir selalu memenangkan pemilu di Thailand.
Namun dalam pemilu terbaru awal bulan ini, partai yang didukungnya mencatatkan hasil terburuk sepanjang sejarah. Kekuatan konservatif yang dulu ia tantang kini kembali berkuasa secara kokoh untuk pertama kalinya dalam seperempat abad.
Pengamat menilai hasil ini bisa membawa stabilitas baru bagi Thailand modern, yang dalam tiga tahun terakhir telah mengalami pergantian tiga perdana menteri serta siklus panjang kudeta militer, protes jalanan berdarah, dan ketidakstabilan politik selama dua dekade.
Pertarungan Panjang Dengan Elite Konservatif
Konflik politik Thailand selama ini banyak dipicu pertarungan antara kubu Thaksin dan jaringan elite konservatif yang terdiri dari militer, kelompok royalis, serta elite bisnis.
Menurut Thitinan Pongsudhirak dari Chulalongkorn University, sejak awal 2000-an politik Thailand berputar pada upaya menahan pengaruh Thaksin dan agenda reformasinya.
Thaksin meraih popularitas lewat kebijakan populis seperti layanan kesehatan universal dan subsidi bagi petani, terutama di basisnya di wilayah timur laut. Namun popularitas itu juga membuatnya dianggap ancaman oleh kelompok elite lama.
Pada 2006, ia digulingkan lewat kudeta militer, divonis atas kasus korupsi, dan menjalani pengasingan selama 15 tahun. Meski begitu, dari luar negeri ia tetap menjadi figur sentral, mengarahkan partai-partai sekutunya yang terus memenangi pemilu meski berulang kali dibubarkan pengadilan.
Manuver Politik Dan Kekecewaan Pendukung
Kembalinya Thaksin ke Thailand pada 2023 terjadi di tengah bangkitnya gerakan progresif yang berani mengusik tabu lama, termasuk soal reformasi institusi dan pembahasan peran kerajaan.
Partai progresif Move Forward Party memenangkan pemilu saat itu. Namun partai yang didukung Thaksin, Pheu Thai Party, justru berkoalisi dengan mantan rival dari kalangan militer untuk membentuk pemerintahan langkah yang mengejutkan dan membuat gerakan progresif tersingkir ke oposisi.
Banyak analis menduga ada kesepakatan politik agar Thaksin bisa kembali ke tanah air dan partainya kembali berkuasa. Setibanya di Thailand, ia dijatuhi hukuman delapan tahun penjara yang kemudian dipangkas menjadi satu tahun setelah mendapat pengampunan kerajaan. Ia sempat menjalani sebagian masa hukuman di fasilitas rumah sakit VIP sebelum akhirnya dipindahkan ke penjara.
Langkah-langkah tersebut membuat sebagian pendukungnya kecewa dan merasa dikhianati.
Kekecewaan itu tercermin dalam hasil pemilu terbaru, di mana Pheu Thai gagal meraih satu pun kursi di Chiang Mai kampung halaman Thaksin sekaligus basis kuat keluarga Shinawatra.
Situasi makin memburuk ketika putrinya, Paetongtarn Shinawatra, yang menjabat perdana menteri, dicopot dari jabatan karena pelanggaran etika terkait percakapan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Kini, Pheu Thai hanya menjadi partai menengah dan tidak lagi menjadi mesin politik dominan seperti sebelumnya.
Pemerintahan Baru Dan Arah Politik Thailand
Pemerintahan baru akan dipimpin oleh Anutin Charnvirakul dari Partai Bhumjaithai, yang dikenal secara internasional karena kebijakannya melegalkan ganja saat menjabat menteri kesehatan. Sebagai seorang royalis garis keras, Anutin menolak perubahan terhadap hukum lese majeste undang-undang ketat tentang pencemaran nama baik kerajaan di Thailand. Partainya berhasil memanfaatkan sentimen nasionalisme yang meningkat akibat konflik perbatasan dengan Kamboja, persoalan ekonomi, dan ketidakpastian hubungan dagang dengan Amerika Serikat.
Meski pemerintahan baru dinilai lebih stabil, sejumlah pengamat meragukan apakah situasi akan menjadi lebih demokratis. Komisi Antikorupsi Nasional bahkan telah menyatakan 44 anggota parlemen oposisi progresif bersalah karena mencoba mengamendemen hukum lese majeste. Jika Mahkamah Agung menguatkan putusan tersebut, mereka bisa menghadapi larangan politik seumur hidup.
Meski demikian, dalam politik Thailand yang dinamis, jarang ada tokoh yang benar-benar selesai. Thaksin berpotensi mendapat pembebasan bersyarat dalam waktu dekat, sementara keponakannya menjadi kandidat perdana menteri dari partai tersebut.
“Brand Shinawatra akan tetap ada. Hanya saja, tidak lagi sekuat dan menentukan seperti dulu,” ujar Thitinan.
