JAKARTA, Cobisnis.com – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengingatkan pejabat publik untuk menjaga empati saat berkomunikasi mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Imbauan ini muncul setelah candaan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menjadi sorotan di media sosial.
Irawan menilai karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan perekonomian masyarakat. Karena itu, pejabat publik perlu mempertimbangkan kondisi warga yang terdampak sebelum menyampaikan pernyataan di ruang publik.
“Memang adanya karhutla memberikan dampak negatif ke masyarakat, ke perekonomian, dan sebagainya. Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati. Bisa memahami dan merasakan emosi dan perasaan orang lain, apalagi bagi yang terdampak langsung dengan karhutla,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan, kepala daerah seharusnya memberikan ketenangan dan membangun optimisme di tengah situasi bencana. Menurutnya, komunikasi yang tepat diperlukan agar masyarakat tetap memiliki harapan terhadap penanganan karhutla.
“Sebaiknya kepala daerah kita membangun optimisme kepada masyarakat kebakarannya akan padam,” katanya.
Pernyataan Irawan disampaikan setelah video Agustiar Sabran saat membahas penanganan karhutla beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Agustiar menyebut hampir 97 persen pemicu karhutla berasal dari ulah manusia.
Namun, ia juga menyelipkan plesetan peribahasa, “bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi”. Candaan tersebut menuai sorotan karena dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana.
Di tengah ancaman gangguan kesehatan akibat asap dan kerugian ekonomi, komunikasi pejabat publik menjadi bagian penting dalam penanganan krisis. Pernyataan yang disampaikan di ruang publik dapat memengaruhi respons masyarakat terhadap situasi yang sedang dihadapi.
Sorotan terhadap candaan tersebut menjadi pengingat bagi pejabat publik, terutama kepala daerah, untuk menempatkan kondisi warga sebagai pertimbangan utama dalam berkomunikasi. Selain menyampaikan perkembangan penanganan bencana, mereka juga diharapkan menunjukkan kepedulian melalui pesan yang tepat dan berorientasi pada solusi.
