JAKARTA, Cobisnis.com — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa demokrasi tidak akan berkembang hanya dengan saling melontarkan celaan. Menurutnya, demokrasi justru membutuhkan kebebasan berpendapat yang dibarengi tanggung jawab.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani saat membuka Sidang Tahunan MPR RI di Ruang Sidang Paripurna.
“Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela,” katanya saat pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026).
Muzani menilai kebebasan berbicara harus digunakan secara bijak. Perbedaan pendapat, kata dia, seharusnya disampaikan melalui argumentasi yang konstruktif dan tidak berubah menjadi penghinaan terhadap pihak lain.
Menurut Muzani, Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem dalam menampung berbagai aspirasi serta perbedaan pandangan masyarakat.
“Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik,” katanya.
Dalam pidatonya, Muzani juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan pendapat. Ia kemudian mengutip karya Raja Ali Haji, pujangga Melayu dari Pulau Penyengat, dalam Gurindam 12.
“Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa,” tuturnya.
Pesan tersebut disampaikan di tengah pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan laporan mengenai kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Setelah itu, Prabowo akan kembali menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI. Agenda tersebut mencakup penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta nota keuangan.
Muzani juga menekankan bahwa perbedaan politik tidak semestinya menjadi alasan untuk menghilangkan rasa saling menghormati. Demokrasi, menurutnya, harus tetap berjalan dengan mengedepankan etika, argumentasi, serta bahasa yang baik.
Dengan demikian, kebebasan menyampaikan kritik tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi. Namun, kebebasan tersebut perlu disertai tanggung jawab agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik atau perpecahan.
