JAKARTA, Cobisnis.com – Dalam pekan-pekan pertamanya sebagai Wali Kota New York City, Zohran Mamdani memilih pendekatan yang lebih terukur dibandingkan citra progresif keras yang melekat padanya saat kampanye. Mamdani, seorang demokrat sosialis berusia 34 tahun, sebelumnya menegaskan dalam pidato pelantikannya bahwa ia tidak akan “meninggalkan prinsip demi takut dicap radikal.”
Namun, dalam praktik awal pemerintahannya, Mamdani justru terlihat lebih berhati-hati. Ia merangkul capaian kebijakan meski tidak sepenuhnya sesuai visinya dan menahan diri dalam sejumlah isu yang sebelumnya ia suarakan dengan lantang.
Dalam pidato “State of the State” Gubernur New York Kathy Hochul, Mamdani ikut berdiri memberi tepuk tangan ketika Hochul mengumumkan rencana pendanaan perluasan pendidikan pra-taman kanak-kanak yang sebagian sejalan dengan agenda kampanyenya. Namun, ia tetap duduk saat Hochul memaparkan “investasi transformatif” tanpa kenaikan pajak, kebijakan yang selama ini dikritik oleh Mamdani dan basis pendukungnya.
Komunikasi Mamdani dengan Presiden Donald Trump pascapertemuan di Oval Office memunculkan tanda tanya, meski ia juga aktif berkoordinasi dengan Hochul. Gubernur New York tersebut menjadi salah satu tokoh kunci yang membantu Mamdani mencatatkan kemenangan awal dalam agenda ambisiusnya.
Menjanjikan perluasan layanan sosial sejak kampanye, Mamdani kini dihadapkan pada realitas anggaran yang ketat. Laporan terbaru dari comptroller kota memperingatkan adanya defisit US$2 miliar pada tahun fiskal berjalan dan potensi kesenjangan US$10 miliar pada tahun berikutnya.
Sejauh ini, masa jabatan Mamdani juga diwarnai aktivitas rutin seorang wali kota: menghadiri berbagai acara, mengumumkan kebijakan penataan infrastruktur seperti perbaikan akses jembatan, penambahan toilet umum, hingga pengurangan birokrasi untuk pembangunan perumahan dan usaha. Ia dan istrinya, Rama Duwaji, juga telah pindah dari apartemen sewa terkendali di Queens ke Gracie Mansion, kediaman resmi wali kota di Upper East Side.
Isu keamanan publik dan antisemitisme menjadi ujian awal. Mamdani sempat menuai kritik setelah mencabut perintah eksekutif wali kota sebelumnya terkait definisi antisemitisme dan kebijakan divestasi terhadap Israel. Responsnya yang dinilai lambat terhadap demonstrasi di luar sebuah sinagoga di Queens juga memicu kekecewaan sebagian komunitas Yahudi.
Meski demikian, Mamdani kemudian menegaskan kecamannya terhadap ujaran kebencian, menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, dan berjanji bekerja sama dengan kepolisian untuk menjamin keamanan rumah ibadah sembari melindungi hak konstitusional untuk berdemonstrasi.
Dalam isu kepolisian, Mamdani menunjukkan perubahan sikap. Ia mempertahankan Komisaris Polisi Jessica Tisch dan memilih tidak berspekulasi terkait dua insiden penembakan oleh polisi pada awal Januari. Sikap ini justru mendapat pujian dari serikat polisi, yang menilai Mamdani menghargai proses hukum dan tantangan yang dihadapi aparat.
Pengamat politik menilai, langkah Mamdani mencerminkan upaya menyeimbangkan idealisme dengan pragmatisme pemerintahan. Ia dinilai bertaruh bahwa pemilih akan menilainya berdasarkan pesan utamanya soal keterjangkauan biaya hidup, sembari tetap membuka ruang kompromi dalam isu-isu tertentu.
