JAKARTA, Cobisnis.com – United States Department of Justice (DOJ) pada Sabtu mengirimkan surat kepada Kongres yang berisi daftar ratusan “politically exposed persons” atau tokoh publik yang namanya muncul dalam jutaan dokumen terkait penyelidikan terhadap terpidana pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.
Surat setebal enam halaman yang ditandatangani Wakil Jaksa Agung Todd Blanche itu ditujukan kepada pimpinan Komite Yudisial DPR dan Senat. Dalam surat tersebut dicantumkan nama-nama figur terkenal yang muncul dalam dokumen, tanpa menjelaskan konteks kemunculan atau sejauh mana keterkaitan mereka dengan Epstein.
DOJ diwajibkan menyerahkan daftar itu berdasarkan Undang-Undang Epstein Files Transparency Act yang disahkan Kongres.
Nama Presiden Hingga Ikon Budaya
Daftar tersebut memuat berbagai tokoh, mulai dari presiden, pemimpin bisnis, pejabat pemerintah, hingga ikon budaya yang telah wafat seperti Princess Diana, Elvis Presley, dan Michael Jackson.
Beberapa nama yang sebelumnya telah dikaitkan dengan Epstein juga tercantum, termasuk Presiden Donald Trump, mantan Presiden Bill Clinton, mantan penasihat Trump Steve Bannon, mantan penasihat Gedung Putih Kathy Ruemmler, serta miliarder Les Wexner.
Namun, selain Epstein dan rekannya Ghislaine Maxwell, tidak ada individu lain dalam daftar tersebut yang pernah didakwa terkait kejahatan Epstein.
Konteks Yang Beragam
Dalam suratnya, DOJ menegaskan bahwa nama-nama tersebut muncul dalam berbagai konteks. Sebagian individu tercatat memiliki komunikasi email langsung dengan Epstein atau Maxwell, sementara yang lain hanya disebut dalam potongan dokumen, termasuk artikel media atau buletin yang tidak secara langsung terkait kasus. Anggota DPR Ro Khanna, salah satu penggagas undang-undang yang mendorong keterbukaan berkas, menilai DOJ “secara sengaja mengaburkan perbedaan antara pelaku predator dan mereka yang hanya disebut dalam email.”
Sementara itu, anggota DPR dari Partai Republik Nancy Mace mengkritik DOJ melalui media sosial, dengan menyebut masih ada “nama yang hilang” dalam daftar yang dipublikasikan.
Kritik Soal Penyensoran
Seperti surat-surat sebelumnya, DOJ juga menjelaskan alasan penyensoran (redaksi) sejumlah informasi dalam dokumen, termasuk yang berkaitan dengan proses internal, produk kerja hukum, dan komunikasi pengacara-klien yang dilindungi hak istimewa.
Departemen tersebut mendapat kritik keras dari korban Epstein dan sejumlah anggota Kongres atas ketidakkonsistenan dalam penyensoran nama serta detail dalam jutaan dokumen yang dirilis.
Beberapa anggota Kongres yang telah melihat versi tanpa sensor bahkan menuduh Departemen Kehakiman melindungi pria-pria berpengaruh, sehingga mendorong desakan agar lebih banyak nama dibuka ke publik.
Kasus Epstein terus memicu kontroversi politik dan publik, bahkan bertahun-tahun setelah kematiannya di tahanan federal pada 2019.
