JAKARTA, Cobisnis.com – BPJS Kesehatan mencatat sekitar 54 juta peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berstatus tidak aktif karena belum melunasi iuran. Kondisi ini dinilai turut memengaruhi keseimbangan keuangan program akibat adanya selisih antara pemasukan iuran dan biaya pelayanan kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyampaikan bahwa jumlah peserta JKN saat ini telah melampaui 285 juta jiwa. Meski demikian, masih terdapat jutaan peserta yang tidak dapat memanfaatkan layanan karena status kepesertaannya tidak aktif akibat tunggakan iuran.
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk membiayai layanan kesehatan mencapai sekitar Rp500 miliar per hari atau sekitar Rp16,5 triliun setiap bulan. Di sisi lain, penerimaan iuran hanya berkisar Rp14 triliun per bulan sehingga masih terdapat kekurangan pendanaan lebih dari Rp2 triliun setiap bulan.
Sebagai upaya mengurangi jumlah peserta nonaktif, BPJS Kesehatan menjalin kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Kerja sama tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran sekaligus memperluas pemanfaatan data kepesertaan dalam berbagai layanan publik.
BPJS Kesehatan juga mengusulkan agar kepesertaan JKN yang aktif menjadi salah satu persyaratan dalam pengurusan sejumlah layanan administrasi, seperti pembuatan SKCK, pengurusan SIM, keberangkatan haji dan umrah, hingga proses pendaftaran mahasiswa baru di perguruan tinggi.
