JAKARTA, Cobisnis.com – Isu dugaan kebocoran data pribadi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat ramai di media sosial. Video yang beredar menampilkan informasi sensitif yang diklaim sebagai data pribadi Purbaya dan keluarganya.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya memberikan respons santai. Ia menegaskan bahwa data yang beredar tidak benar dan bukan miliknya. “Itu salah semua, santai aja. Bukan data pribadi saya,” ujarnya.
Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram @realmrbert. Dalam narasinya, disebutkan adanya kebocoran data akibat institusi yang dinilai tidak kompeten menjaga kerahasiaan informasi. Namun, narasi itu tidak merinci institusi yang dimaksud.
Konten tersebut menampilkan sejumlah data, mulai dari alamat, nomor telepon, hingga nomor induk kependudukan atau NIK yang diklaim milik Purbaya. Tak hanya itu, data yang disebut sebagai milik istri dan anak-anaknya juga ikut ditampilkan.
Namun, tak lama setelah viral, video tersebut telah dihapus atau diturunkan dari akun yang mengunggahnya. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengunggah terkait alasan penghapusan konten tersebut.
Isu doxing terhadap pejabat publik menjadi perhatian serius di tengah meningkatnya aktivitas digital masyarakat. Penyebaran data pribadi tanpa izin dinilai berpotensi menimbulkan risiko keamanan dan pelanggaran privasi.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi, terutama bagi pejabat negara yang menjadi sorotan publik. Isu keamanan data juga berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Pemerintah sendiri tengah mendorong penguatan tata kelola perlindungan data, seiring meningkatnya kasus kebocoran informasi di ruang digital. Hal ini menjadi bagian dari agenda nasional dalam memperkuat keamanan siber.
Meski merespons dengan tenang, klarifikasi dari Purbaya dinilai penting untuk meredam spekulasi publik. Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa literasi digital dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi di media sosial tetap krusial, terutama ketika menyangkut data pribadi dan nama pejabat publik.
