Cobisnis.com – Pemerintah terus mendata penerima bantuan sosial yang terkena dampak pandemi virus covid-19. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial belum diperbarui sejak 2015.
Menkeu mengatakan, seharusnya pembaruan data penerima bantuan itu dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.
“Data yang ada di Kementerian Sosial versus yang ada di realitas masyarakat terdapat deviasi, sehingga waktu ditelisik ternyata data tersebut belum di-update sejak 2015 karena peng-update-an data tersebut tergantung kepada pemerintah daerah. Nah pemerintah daerah tidak semuanya lakukan updating sampai kemudian terjadi COVID-19 di 2020 yang membutuhkan data yang lebih baru,” ujar Sri Mulyani dilansir Okezone, Selasa (11/8/2020).
Meski demikian, pemerintah tengah mengidentifikasi adanya 9 juta pelaku usaha sangat kecil untuk diberikan bansos produktif sebesar sebesar Rp2,4 juta.
Selain itu, dilanjutkan Menkeu, pemerintah juga akan memberikan bantuan kredit Rp2 juta bagi pelaku usaha ultra mikro tanpa bunga. Nantinya, bantuan tambahan tersebut dapat meningkatkan daya tahan pelaku usaha terutama yang belum mendapatkan akses ke perbankan (unbankable).
“Itu yang dilakukan oleh Pemerintah untuk bisa makin meningkatkan daya tahan dari usaha yang sangat kecil, usaha ultra mikro, dan usaha mikro yang belum bankable,” ungkapnya.
Nantinya, para penerima bantuan ini yakni kaum perempuan. Menurut Menkeu, dimensi gender dalam pemberian bantuan menjadi sangat penting karena dapat memberikan multiplier effect kepada keluarganya.
“Kita secara by design memang mentargetkan kebijakan ini penerima manfaatnya adalah perempuan. Ini karena mereka bisa memberikan multiplier manfaat kepada keluarganya terutama putra-putrinya sehingga keluarga miskin anak-anaknya mampu tetap bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik,” ujar Menkeu.
Kemudian, Sri Mulyani menambahkan, terkait data yang selama ini masih terpencar di sejumlah Kementerian dan Lembaga.
“Kami melihat data kita masih terfragmen, ada data untuk masyarakat tidak mampu di Kemensos 29 juta kelompok penerima, data UMKM terpencar ada di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ada di perbankan, dan ada di non koperasi non perbankan yang belum terkonsolidasi, ini memberi tantangan pada pemerintah untuk memberi bantuan cepat efektif dan akuntabel,” pungkasnya.
