JAKARTA, Cobisnis.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pabrik ban Michelin di Cikarang, Jawa Barat, menghentikan dulu proses pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para buruhnya.
Permintaan itu disampaikan Dasco saat melakukan sidak ke PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA), produsen ban Michelin di Indonesia, pada Senin (3/11/2025).
“Kami minta sejak sekarang proses PHK tidak dilanjutkan dulu,” ujar Dasco.
Sidak dilakukan bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan tim Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI. Kunjungan ini menindaklanjuti kabar soal PHK massal sepihak yang memicu keresahan di kalangan buruh.
Dalam kunjungan tersebut, Dasco juga didampingi Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Kehadiran mereka disambut oleh perwakilan manajemen PT MASA, termasuk HRD Manager perusahaan.
Dasco menjelaskan, sidak ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan hak-hak pekerja dilindungi sesuai aturan yang berlaku.
“Kami datang untuk menjembatani komunikasi antara pihak perusahaan dan para pekerja,” katanya.
Namun, keputusan final soal kebijakan PHK belum bisa dibicarakan karena manajemen pusat Michelin tidak hadir. Pihak HRD berjanji akan melaporkan hasil pertemuan ini ke pemilik perusahaan di luar negeri.
Dasco menegaskan, bila memang PHK tidak bisa dihindari, prosesnya harus sesuai tahapan dan ketentuan hukum ketenagakerjaan.
“Semua harus berdasarkan perundingan yang sah dan perjanjian kerja bersama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para pekerja, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“Jangan sampai keputusan sepihak justru memperburuk keadaan para buruh,” ujarnya.
Setelah bertemu perwakilan manajemen, Dasco menemui ratusan buruh yang sedang berunjuk rasa di depan gerbang pabrik. Ia menyampaikan hasil sidak dan meminta para pekerja tetap tenang menunggu hasil komunikasi lanjutan.
Langkah Dasco ini menambah perhatian publik terhadap meningkatnya kasus PHK di sektor industri manufaktur, terutama di tengah perlambatan ekonomi global dan penyesuaian kapasitas produksi perusahaan multinasional.
