JAKARTA, Cobisnis.com – Pengadilan federal Argentina memerintahkan penyitaan 20 properti milik mantan Presiden Cristina Fernandez de Kirchner dan kedua anaknya. Langkah ini dilakukan karena dugaan aset diperoleh dari praktik korupsi serta penyalahgunaan kontrak proyek negara.
Total kerugian negara dari proyek ini diperkirakan mencapai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp8,3 triliun. Pemerintah Argentina berharap langkah ini bisa memulihkan sebagian dana publik yang hilang.
Aset yang disita beragam, mulai dari rumah mewah, tanah, hotel, hingga properti milik sekutu bisnis keluarga Kirchner, Lazaro Baez. Baez dikenal terlibat dalam proyek fiktif di Provinsi Santa Cruz.
Cristina Fernandez sebelumnya divonis enam tahun penjara pada 2022 dan dilarang seumur hidup dari jabatan publik terkait kasus korupsi serupa. Saat ini, ia menjalani tahanan rumah sambil menunggu proses banding.
Langkah penyitaan ini mendapat sambutan beragam dari publik. Sebagian menilai sebagai bentuk keadilan dan transparansi, sementara sebagian lain skeptis karena proses hukum di Argentina dikenal lambat dan berbelit.
Pengamat politik menilai keputusan ini mengikis pengaruh politik Kirchner. Partai lawan dan pemerintahan Javier Milei diuntungkan karena dianggap mendukung independensi lembaga peradilan.
Kasus ini juga menjadi sinyal tegas bagi pejabat publik di Argentina mengenai risiko penyalahgunaan kekuasaan. Analisis menyebut transparansi proyek publik menjadi kunci mencegah kerugian negara lebih besar.
Dampak ekonomi dari kasus ini cukup signifikan. Proyek publik yang fiktif tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menurunkan kepercayaan investor dan publik terhadap integritas pemerintah.
Meski kontroversial, langkah hukum ini memperlihatkan upaya Argentina menegakkan supremasi hukum. Penegakan ini menjadi perhatian dunia karena melibatkan mantan presiden aktif dan keluarga politik besar.
Pemerintah Argentina memastikan proses penyitaan dilakukan transparan dan profesional. Semua properti akan dikelola untuk memulihkan kerugian negara, sambil tetap menghormati hak hukum keluarga Kirchner.
