JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah China membela kebijakan baru pengendalian ekspor tanah jarang, menyebutnya sah di bawah hukum internasional. Langkah ini muncul setelah Amerika Serikat mengumumkan tarif 100 persen terhadap seluruh impor dari China, menegaskan ketegangan perdagangan kedua negara terus meningkat.
Kementerian Perdagangan China menyatakan kebijakan yang diumumkan pada 9 Oktober 2025 bertujuan memperkuat kontrol ekspor dan menjaga stabilitas regional serta perdamaian dunia, di tengah situasi keamanan global yang tidak menentu.
“Langkah ini tidak termasuk larangan ekspor. Permohonan yang memenuhi syarat tetap akan disetujui,” ujar juru bicara kementerian, dilansir CNBC, Minggu (12/10/2025). China menilai dampak kebijakan terhadap rantai pasok akan sangat terbatas.
Aturan baru ini mencakup tanah jarang, hak kekayaan intelektual, dan teknologi terkait. Beijing menegaskan mekanisme penerapan telah melalui dialog bilateral dengan negara dan kawasan terkait, menjaga keamanan rantai industri global.
Berdasarkan kebijakan tersebut, entitas asing wajib memperoleh izin sebelum mengekspor produk yang mengandung lebih dari 0,1 persen tanah jarang asal China. Produk yang menggunakan teknologi ekstraksi, pemurnian, pembuatan magnet, atau daur ulang China juga termasuk.
Permohonan ekspor akan ditolak jika barang berpotensi digunakan untuk senjata, terorisme, atau keperluan militer. Kebijakan ini diambil untuk menjaga pasokan global tetap aman dan stabil, sekaligus melindungi kepentingan industri domestik China.
Sehari setelah pengumuman Beijing, Presiden AS Donald Trump pada 10 Oktober 2025 mengumumkan tarif baru 100 persen terhadap seluruh impor China, berlaku mulai 1 November 2025. Tarif ini ditambah kebijakan pembatasan ekspor perangkat lunak penting (critical software).
Kementerian Perdagangan China menuding AS menerapkan “standar ganda” dalam kebijakan ekspornya. China menyoroti daftar kontrol ekspor AS yang mencakup lebih dari 3.000 item, sementara daftar China di bawah 1.000 item, menimbulkan ketegangan lebih lanjut.
Kebijakan ekspor tanah jarang muncul menjelang kemungkinan pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump. Ketegangan ini berpotensi memengaruhi pasar global, terutama sektor teknologi dan energi yang bergantung pada tanah jarang.
China menegaskan tetap terbuka untuk kerja sama internasional dalam pengawasan ekspor, menekankan prinsip keamanan dan stabilitas rantai pasok global. Pemerintah yakin kebijakan ini sejalan dengan hukum internasional dan tidak menghambat perdagangan sah.
