Jakarta, Cobisnis.com – Pemerintah siap kembali menyalurkan bansos tunai sebesar Rp 300 ribu melalui Kemensos. Bantuan ini bakal disalurkan pada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga jumlah penerima bansos tidak berkurang.
Secara keseluruhan, realisasi penyaluran dana PEN untuk perlindungan sosial baru mencapai 37,8 persen atau Rp 56,79 triliun dari pagu Rp 150,28 triliun.
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim menghimbau agar seluruh masyarakat sama-sama mengecek akurasi dan validitas data penerima bantuan langsung Pemerintah. Karena pengumpulan data dilakukan secara bottom-up atau dari tingkat RT hingga ke Kabupaten. Sehingga harus dikawal bersama-sama agar basis data yang ada bisa diandalkan seterusnya. “Dampaknya kalau tidak akurat dan tidak valid ini beresiko mengurangi dampak kebijakan pemerintah. Basis data ini harus terus dikawal masyarakat bersama-sama tidak bisa mengandalkan dukcapil saja,” ujar Rizal saat dihubungi Okezone di Jakarta (20/5/2021).
Sementara itu di sosmed ramai dibahas kabar korupsi bansos. Praktik korupsi menandakan belum efektifnya sistem penyaluan bantuan sehingga menjadi pertanyaan besar publik khususnya di sosmed. “Itu yang korupsi bansos Rp100 Triliun apa lanjut di bansos 2021? Kalau iya akan gawat karena efektivitasnya bakal rendah di masyarakat yang butuh,” ujar pengamat ekonomi Bhima Yudhistira saat dihubungi terpisah.
Dia menjelaskan, besarnya dugaan korupsi bansos menunjukkan banyak bantuan pemerintah yang tidak efektif khususnya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
“Itu artinya tidak tepat sasaran dengan data yang compang-camping. Ini bukan saja soal kerugian negara, tapi juga masyarakat yang harusnya mendapatkan dukungan bantuan,” ujar Bhima
Dia mengkhawatirkan kalau sedikit saja nominal bantuan di korupsi maka angka kemiskinan akan naik signifikan. “Saya kira ini sudah tahap kejahatan kemanusiaan,” tegas Bhima.
Setelah bansos tunai dilanjutkan maka yang perlu didorong lagi adalah menggerakkan konsumsi dengan PPN 10% yang ditanggung pemerintah. Terlebih untuk barang-barang ritel dengan lama 3-5 bulan. Selanjutnya menurut dia, bantuan subsidi internet gratis kepada UMKM dan subsidi ongkir tepat sasaran dibutuhkan demi mendorong penjualan produk lokal.
