JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintahan Bulgaria resmi runtuh menyusul gelombang protes nasional yang digerakkan oleh Generasi Z. Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengundurkan diri pada 11 Desember 2025 setelah demonstrasi menuntut pemberantasan korupsi dan revisi kebijakan anggaran.
Aksi protes ini terpusat di Sofia, ibukota Bulgaria, dan berlangsung berminggu-minggu. Massa demonstran memanfaatkan media sosial, termasuk TikTok dan Instagram, untuk mobilisasi dan koordinasi, menunjukkan kekuatan digital Gen Z dalam dunia politik.
Meskipun pemerintah sempat menarik beberapa kebijakan kontroversial, masyarakat tetap menekankan pentingnya transparansi dan pemberantasan korupsi sebagai fokus utama protes.
Para analis politik menilai runtuhnya pemerintahan ini menandai perubahan besar dalam dinamika politik Eropa. Bulgaria menjadi negara pertama di kawasan yang mengalami lengsernya pemerintahan akibat gerakan protes generasi muda.
Gerakan ini juga mencerminkan transformasi sosial di era digital, di mana platform media sosial menjadi alat efektif bagi generasi muda untuk menyuarakan tuntutan mereka secara masif.
Selain tekanan politik, demonstrasi ini menyoroti ketidakpuasan publik terhadap pengelolaan anggaran dan dugaan korupsi yang telah berlangsung lama. Hal ini membuka ruang debat publik tentang reformasi kebijakan keuangan dan tata kelola negara.
Media internasional memantau peristiwa ini dengan intens, menyoroti bagaimana generasi muda dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keputusan pemerintah melalui aksi damai dan digital.
Para pemimpin oposisi menyambut mundurnya Zhelyazkov sebagai peluang untuk membangun pemerintahan baru yang lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Di tengah ketidakpastian politik, investor dan ekonomi lokal tetap waspada. Dampak ekonomi jangka pendek masih menjadi perhatian karena ketidakstabilan pemerintah bisa memengaruhi iklim bisnis dan kepercayaan pasar.
Peristiwa ini menjadi indikator nyata bahwa Gen Z bukan hanya generasi digital, tetapi juga aktor politik yang mampu mendorong perubahan nyata di level nasional, mempengaruhi arah kebijakan publik, dan memperkuat tuntutan reformasi politik di Eropa.
