Cobisnis.com – Bukalapak membuka pembelian kelas pelatihan program Kartu Prakerja untuk gelombang ke-12 oleh pemerintah.
“Untuk mengawali program pelatihan Kartu Prakerja 2021 ini, Bukalapak akan menambah jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan kelas pelatihannya,” kata CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin dalam rilisnya, Senin (1 Maret 2021).
Pembukaan kelas pelatihan program Kartu Prakerja yang dimulai pada tanggal 2 Maret 2021 di platform Bukalapak itu sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah.
Pelatihan ini diharapkan dapat membantu tujuan pemerintah agar Kartu Prakerja ke depannya tidak hanya mencetak masyarakat siap kerja, tetapi juga meningkatkan jumlah wirausahawan.
Dengan semakin banyaknya jumlah wirausahawan akan berdampak kepada pembukaan lapangan pekerja mandiri di Indonesia.
“Harapannya masyarakat akan memiliki pilihan yang semakin variatif sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka,” ujar Rachmat Kaimuddin.
Melalui partisipasi di program Kartu Prakerja, Bukalapak berkomitmen memfasilitasi masyarakat untuk berkembang bersama dan menjaga ketahanan ekonomi di tengah situasi pandemi lewat kelas-kelas peningkatan kapasitas diri.
Bukalapak mengadakan kegiatan webinar kewirausahaan daring bagi peserta Kartu Prakerja dengan tujuan mengembangkan potensi mereka di bidang niaga daring di tahun 2020.
Pelatihan dengan topik wirausaha baik dalam format daring maupun luring menjadi pilihan kelas yang paling diminati oleh pengguna Kartu Prakerja di Bukalapak.
“Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat Indonesia untuk membuka usaha sebagai bentuk pemenuhan ekonomi tergolong besar,” ucapnya.
Kartu Prakerja diluncurkan pada April 2020 dengan skema peserta akan mendapatkan bantuan Rp3.550.000 dengan rincian biaya pelatihan Rp1.000.000, insentif setelah pelatihan Rp600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei Rp150.000.
Dalam 11 gelombang pembukaan pendaftarannya, terdapat 5,9 juta orang yang resmi menjadi peserta untuk mendapatkan bantuan tersebut. Total Rp20 triliun digelontorkan sebagai anggaran program yang berada di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
