JAKARTA, Cobisnis.com – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution viral usai terekam keluar dari rapat virtual bersama menteri koordinator. Ia mengaku kecewa dengan alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Sumut yang hanya Rp 2,1 triliun.
Dalam video yang beredar, Bobby terlihat mengikuti rapat secara daring bersama jajaran pemerintah pusat. Ekspresinya tampak kesal sebelum akhirnya mengajak bawahannya meninggalkan forum tersebut.
Bobby menjelaskan, angka anggaran itu bersumber dari data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Data tersebut disusun bersama kementerian dan lembaga serta telah diverifikasi BPS dan dimasukkan ke Bappenas.
Pemerintah pusat disebut mengalokasikan total Rp 56 triliun untuk penanganan pascabencana di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Namun, Sumut mendapat porsi paling kecil.
Dari total Rp 56 triliun tersebut, Sumut hanya memperoleh Rp 2,1 triliun. Padahal kebutuhan riil yang diajukan daerah disebut mencapai lebih dari Rp 30 triliun.
Bobby menyatakan keberatan karena Sumut termasuk daerah dengan dampak bencana besar. Ia menilai jumlah korban dan kerusakan infrastruktur di Sumut termasuk yang tertinggi setelah Aceh.
Menurutnya, pembagian anggaran seharusnya mempertimbangkan besarnya dampak bencana. Baik dari sisi jumlah korban, rumah rusak, hingga kerugian ekonomi yang ditimbulkan.
Ia mempertanyakan dasar dan formula pembagian dana tersebut. Transparansi dalam perhitungan dan distribusi anggaran dinilai penting agar tidak menimbulkan ketidakpuasan daerah.
Secara fiskal, perbedaan antara kebutuhan Rp 30 triliun dan alokasi Rp 2,1 triliun terbilang sangat lebar. Selisih ini berpotensi memperlambat proses pemulihan ekonomi dan sosial di wilayah terdampak.
Rehabilitasi pascabencana bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan layanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Jika dana tidak mencukupi, proses bangkitnya daerah bisa tertunda.
Situasi ini juga menyoroti pentingnya koordinasi pusat dan daerah dalam kebijakan anggaran. Sinkronisasi data dan transparansi formula alokasi menjadi kunci agar kebijakan dianggap adil.
Di tengah sorotan publik, polemik ini membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme distribusi anggaran kebencanaan nasional. Pemerataan dan keadilan pembagian dana menjadi isu krusial yang kini dipertanyakan.
