JAKARTA, Cobisnis.com – Ribuan massa menggeruduk kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan, Senin (10/11/2025). Mereka menuntut agar pemerintah provinsi segera menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan yang dituding telah merampas tanah adat dan merusak lingkungan di kawasan Danau Toba.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu sempat membuat lalu lintas di sekitar kantor gubernur lumpuh total. Massa datang dari berbagai daerah sekitar Danau Toba, membawa spanduk dan poster bertuliskan “Tutup TPL Sekarang” dan “Selamatkan Tanah Adat Kami”.
Tuntutan mereka jelas: pemerintah harus segera mencabut izin operasi PT TPL. Perusahaan itu dianggap menjadi sumber konflik berkepanjangan antara warga adat dan korporasi yang menguasai lahan di kawasan hutan Toba.
Namun di tengah orasi dan sorakan massa, muncul keluhan bahwa sinyal seluler mendadak hilang. Banyak peserta aksi mengaku tak bisa mengirim pesan, menelepon, atau menyiarkan langsung jalannya aksi di media sosial.
Kondisi itu memicu kecurigaan dan amarah. Beberapa peserta aksi menuding Gubernur Sumut, Bobby Nasution, sengaja “mematikan” sinyal di sekitar lokasi untuk membatasi penyebaran informasi ke publik. “Pengecut kau, Bobby!” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Isu pemadaman sinyal itu cepat menyebar ke jagat maya. Tagar #TutupTPL dan #BobbyMatikanSinyal mendadak trending di platform X. Banyak warganet menilai dugaan itu, kalau benar, merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.
Hingga sore, situasi di lokasi aksi masih tegang. Massa menolak membubarkan diri sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Gubernur Sumut terkait tuntutan mereka dan isu pemutusan jaringan komunikasi.
Sementara itu, pihak Pemprov Sumut belum memberikan keterangan resmi soal dugaan pemblokiran sinyal. Namun sumber internal menyebut, gangguan jaringan di sekitar kantor gubernur kemungkinan terjadi karena padatnya koneksi akibat ribuan orang berkumpul di satu area.
Aksi ini menambah panjang daftar tekanan publik terhadap TPL. Sejak lama perusahaan itu dikritik karena dianggap merusak hutan, mengeringkan sumber air, dan mempersempit lahan hidup masyarakat adat di sekitar Danau Toba.
Meski begitu, hingga berita ini ditulis, PT TPL masih beroperasi normal. Publik kini menunggu apakah Bobby Nasution akan bersikap tegas atau justru memilih diam di tengah desakan yang semakin keras dari masyarakat.
