JAKARTA, Cobisnis.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mempertegas komitmennya dalam mendukung sektor perumahan nasional melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Program ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik dari sisi penyediaan maupun permintaan di sektor perumahan. Hingga akhir Oktober 2025, total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp40,7 miliar kepada 41 pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia.
Dari total tersebut, Rp28,1 miliar disalurkan ke sisi supply untuk tujuh pelaku UMKM, sementara Rp12,66 miliar mengalir ke sisi demand bagi 34 pelaku UMKM. Capaian tersebut mewakili 15,2% dari total penyaluran KPP nasional, yang menurut data Kementerian PUPR telah mencapai Rp267 miliar dengan 117 debitur.
Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa program KPP menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat daya saing UMKM di sektor riil sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat.
“BNI berkomitmen mendukung program pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan di sektor perumahan. Melalui KPP, kami ingin memastikan pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk berkembang sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Iqbal dalam keterangannya.
Program KPP sendiri ditujukan untuk dua sisi pembiayaan. Pada sisi supply, kredit diarahkan untuk membantu pengembang, kontraktor, dan pelaku usaha bahan bangunan dalam pengadaan tanah maupun kebutuhan konstruksi. Sementara pada sisi demand, pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah dan toko yang mendukung aktivitas usaha.
Resmi diluncurkan pada 21 Oktober 2025, KPP mengusung mekanisme serupa dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan melalui kantor cabang BNI atau kanal digital resmi, dengan proses analisis dan penilaian yang mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan.
Untuk memastikan kualitas kredit tetap terjaga, BNI menerapkan strategi mitigasi risiko yang komprehensif, di antaranya optimalisasi ekosistem perumahan yang melibatkan pengembang dan kontraktor lokal, kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan legalitas aset, serta penerapan Risk Acceptance Criteria (RAC) dan Credit Scoring System guna menilai kapasitas dan karakter debitur. Pemantauan portofolio kredit juga dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas pembiayaan.
Iqbal menambahkan, BNI menargetkan total penyaluran KUR Perumahan mencapai Rp250 miliar hingga akhir 2025, dengan porsi Rp100 miliar di sisi supply dan Rp150 miliar di sisi demand. Program ini dinilai menjadi terobosan penting dalam membantu pelaku usaha kecil memiliki rumah produktif yang dapat mendukung kegiatan bisnis mereka.
Sebagai langkah percepatan, BNI juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, asosiasi pengembang, dan para pelaku industri perumahan. Salah satu upaya konkret dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi KPP Nasional bersama Kementerian PUPR di Sutera Hall, Alam Sutera, Tangerang, pada 26 September 2025.
“Sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam mempercepat realisasi program perumahan nasional sekaligus memperkuat kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional,” tutur Iqbal.
Dengan pelaksanaan program KPP ini, BNI tidak hanya mendorong tumbuhnya ekosistem perumahan yang sehat, tetapi juga memperkuat peranannya sebagai agent of development dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
