Cobisnis.com – Pemerintah didesak untuk segera siapkan anggaran covid-19 terutama pengadaan vaksin, hal itu karena PT. Bio Farma harus segera membayar sebesar Rp 24 triliun kepada perusahaan Sinovac asal China sebagai bentuk kelanjutan kerja sama pengadaan vaksin di Indonesia.
“Pemerintah harus menyelesaikan pembayaran agar proses vaksinasi dapat segera dilakukan. Ini untuk jaminan keselamatan rakyat, jadi harus diprioritaskan. Jangan sampai Pemerintah bisa menyuntik PT. BPUI untuk Jiwasraya sebesar Rp2 0 triliun, tapi untuk kepentingan kesehatan justru belum disiapkan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani seperti dikutip dari keterangan resmi laman DPR, Selasa (6/10/2020).
Netty juga mendesak Pemerintah agar segera menyusun dan mengesahkan Perpres vaksinasi agar proses vaksinasi dapat segera diimplementasikan. Diungkapkannya, bahwa lahirnya Perpres vaksin sangat mendesak, agar proses vaksinasi dapat segera dilakukan terhadap 170 juta rakyat Indonesia.
“Apalagi presiden sudah memberikan instruksi bahwa Perpres harus sudah selesai dalam waktu dua minggu terhitung sejak Senin pekan lalu,” ujar Netty.
“Jangan sampai yang terjadi adalah proses yang berlarut-larut dan tidak pasti. Karena rakyat sedang menanti langkah konkret pemerintah dalam menangani Covid-19. Pemerintah dalam hal ini Kemenkes yang seharusnya menjadi leading sektor harus bisa bergerak cepat dan jangan ‘lola’, karena sampai saat ini setiap harinya kasus positif baru terus memecahkan rekor,” sebutnya.
Bio Farma juga diminta DPR untuk bekerjasama dengan perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan vaksin. Menurut standar WHO, setidaknya 70 persen penduduk atau sekitar 170 juta orang Indonesia harus divaksin sebanyak dua kali penyuntikan.
“Kapasitas Bio Farma hanya sanggup produksi 250 juta per tahun, jadi harus berkolaborasi dengan perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan vaksin di tanah air,” kata Netty.
Menjawab pertanyaan publik mengapa harus vaksin Sinovac asal China, menurut Direktur Operasional PT Bio Farma, pilihan ini disebabkan karena teknologi Sinovac familiar dengan Bio Farma, Sinovac bersedia untuk transfer teknologi dan vaksin Sinovac sudah memenuhi standar WHO.
Untuk menguatkan ketahanan kesehatan nasional, Pemerintah pun diminta untuk memiliki kemandirian dalam tata kelola obat dan vaksin agar tidak selamanya bergantung pada negara lain.
“Apa kabar vaksin Merah Putih, apa kabar obat Covid yang sedang diteliti UNAIR dan TNI AD? Bagaimana perkembangannya sampai sekarang? Publik menanti kabar gembira suksesnya karya anak bangsa. Jangan sampai ini sekadar gimmick untuk menambal ketidakmampuan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di tanah air,” tandas Netty.
