JAKARTA, Cobisnis.com – Bank Indonesia (BI) buka suara soal polemik dana pemerintah daerah (pemda) yang disebut mengendap di perbankan. BI menegaskan, data simpanan pemda yang beredar selama ini bukan angka sembarangan, tapi bersumber dari laporan resmi seluruh kantor bank yang disampaikan ke BI setiap bulan.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, bilang pihaknya selalu memverifikasi setiap laporan sebelum diolah dan dipublikasikan. “Bank Indonesia memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank. Selanjutnya, kami melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan data,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).
Ramdan menekankan, proses verifikasi itu penting supaya data yang keluar benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, publik nggak gampang termakan isu atau angka yang belum tentu benar.
Penjelasan BI ini muncul setelah munculnya polemik besar soal besaran dana pemda yang dianggap mengendap di bank. Beberapa pihak menilai, dana tersebut seharusnya bisa lebih cepat digerakkan untuk memperkuat belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, Kemendagri mencatat dana APBD yang tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun. Rinciannya: pemerintah kabupaten Rp134,2 triliun, provinsi Rp60,2 triliun, dan kota Rp39,5 triliun. Dari angka itu, disebut-sebut dana Pemprov Jawa Barat mencapai Rp4,17 triliun.
Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung menepis tudingan itu. Ia bahkan menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuktikan klaim tersebut dengan data terbuka. “Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya,” tegas Dedi.
Menurut Dedi, nggak semua daerah sedang kesulitan fiskal atau sengaja menahan belanja. Ia menilai tudingan bahwa semua pemda menimbun uang di bank terlalu berlebihan dan nggak berdasar.
BI berharap semua pihak bisa tetap berpegang pada data resmi agar informasi keuangan daerah tidak disalahartikan. Ke depan, koordinasi antara pemerintah pusat, BI, dan pemerintah daerah dinilai penting buat memastikan dana publik benar-benar digunakan efektif.
Polemik ini juga membuka ruang diskusi lebih luas soal transparansi fiskal dan pengelolaan kas daerah. Di tengah dorongan percepatan ekonomi, kejelasan data jadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
