JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah Thailand menghadapi tekanan besar setelah banjir parah menewaskan 170 orang dan melukai lebih dari 100 warga di 12 provinsi selatan. Bencana ini memaksa lebih dari 3,8 juta orang tinggal di pengungsian darurat.
Provinsi Songkhla menjadi wilayah yang paling terpukul dengan 131 korban jiwa. Pemerintah menyebut curah hujan ekstrem sebagai pemicu utama, terutama di Hat Yai yang mencatat rekor tertinggi dalam 300 tahun terakhir.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas lambatnya penanganan awal. Ia mengakui masyarakat berhak marah dan kecewa dengan situasi yang membuat mereka harus meninggalkan rumah.
Anutin menegaskan pemerintah terus memperbaiki koordinasi agar bantuan bisa masuk lebih cepat ke wilayah yang aksesnya terputus. Ia juga menyebut evaluasi internal sedang berlangsung untuk menindak pejabat yang lalai.
Dalam kesempatan terpisah, pemerintah mengumumkan kompensasi hingga 2 juta Baht atau sekitar Rp1 miliar untuk keluarga korban meninggal. Bantuan ini menjadi bagian dari kebijakan tanggap darurat nasional.
Selain kompensasi, pemerintah mengerahkan ribuan personel untuk mempercepat evakuasi warga yang masih terjebak di area banjir. Infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih juga mulai dipulihkan di lokasi terdampak.
Meski bantuan terus berdatangan, kritik terhadap pemerintah tetap menguat. Beberapa kelompok menilai koordinasi pusat dan daerah terlalu lambat sehingga korban meningkat.
Pemerintah menonaktifkan dua pejabat lokal yang diduga lalai dalam memantau kondisi sungai dan sistem peringatan dini. Investigasi akan berlangsung hingga seluruh laporan masyarakat diproses.
Anutin memastikan Thailand akan memperkuat sistem mitigasi, termasuk perbaikan bendungan, kanal, dan pusat peringatan dini cuaca ekstrem. Ia meminta masyarakat tetap waspada karena curah hujan diprediksi belum stabil.
Pemerintah juga membuka jalur komunikasi khusus untuk menerima laporan kondisi terbaru dari warga di provinsi terdampak. Informasi ini akan menjadi dasar untuk menentukan kebijakan pemulihan jangka panjang.
