JAKARTA, Cobisnis.com – Pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang membantah laporan mengenai puluhan warga Papua yang disebut meninggal akibat kelaparan, telah memicu kontroversi. Dalam pernyataannya kepada media, beliau mengungkapkan, “Tidak ada korban yang meninggal akibat kelaparan. Yang benar, terdapat kekurangan pasokan pangan di sana.”
Penggantian istilah “kelaparan” dengan “kekurangan pasokan pangan” telah menimbulkan perdebatan lebih luas mengenai pendekatan komunikasi pemerintah Jokowi yang menyerupai strategi Orde Baru dalam mengurangi gesekan dalam masyarakat.
Theo Litaay, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP), dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, menjelaskan bahwa tujuan pernyataan Ma’ruf Amin adalah untuk mengklarifikasi laporan awal tentang kemungkinan kematian massal, yang ternyata tidak terjadi. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tengah menyusun rencana jangka pendek dan panjang untuk mengatasi masalah kelaparan yang berulang di Papua.
Isu mengenai puluhan warga Papua yang diduga meninggal akibat kelaparan di Distrik Amuma, Yahukimo, Papua Pegunungan Tengah, muncul sekitar tanggal 25 Oktober yang lalu. Data terakhir menunjukkan bahwa sebanyak 24 orang telah meninggal, namun pemerintah belum mengumumkan penyebab pastinya.
Lima hari kemudian, pada tanggal 30 Oktober, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan makan siang bersama tiga calon presiden potensial, yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo di Istana Negara. Foto-foto mereka yang menampilkan hidangan mewah di atas meja makan tersebar di media.
Dua hari kemudian, pada tanggal 1 November, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan tanggapan mengenai masalah kelaparan di Papua, yang ia sebut sebagai “kekurangan pasokan pangan”. “Menurut Bupati Yahukimo, tidak ada yang meninggal akibat kelaparan, yang ada adalah kekurangan pasokan pangan,” kata Ma’ruf Amin. Situasi ini telah mendapatkan kritik dari seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio.
Menurut Hendri Satrio, kemungkinan penggunaan eufemisme dengan menggantikan “kelaparan” dengan “kekurangan pasokan pangan” terjadi dalam konteks ini. Dia juga mencatat, “Kejadian ini mungkin kurang tepat, terutama ketika masyarakat mengalami kelaparan, sementara presiden menunjukkan hidangan makanan enak. Hal ini mungkin tidak menciptakan citra yang baik.” Hensat, panggilan akrab Hendri Satrio, menambahkan bahwa tujuan dari penggunaan eufemisme “kelaparan” adalah untuk menghindari polemik dalam masyarakat. “Ini baru muncul selama masa pemerintahan Jokowi, yang sangat cerdas dalam mengelola kata-kata,” katanya. Sementara itu, Profesor Firman Noor, seorang peneliti senior di Pusat Riset Politik BRIN, melihat bahwa penggunaan eufemisme “kelaparan” adalah upaya pemerintah untuk “menghindari kontroversi.” Ini dikarenakan isu Papua masih sangat sensitif dan melibatkan sejumlah persoalan, mulai dari hak asasi manusia, kesehatan, hingga pendidikan yang belum terselesaikan.
