JAKARTA, Cobisnis.com – Ekonom Senior Faisal Basri menyayangkan adanya alokasi belanja lain-lain yang cukup besar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diusulkan pemerintah. Usulan dana untuk belanja lain-lain pada tahun depan mencapai Rp631,8 triliun atau mencapai 23,5 persen dari total belanja APBN.
“Yang menarik buat saya itu, pengeluaran lain-lain buat tahun depan kalau saya lihat, ya, itu sudah ciri khas era Jokowi. Bukan hanya rancangan karena realisasinya begitu. Kelihatan selama 10 tahun,” ujar Faisal dalam diskusi bertajuk Reviu RAPBN 2025: Ngegas Utang di Jakarta, Rabu, 21 Agustus.
Berdasarkan catatannya, alokasi belanja lain-lain setiap tahun cenderung meningkat. Tercatat pada 2021, alokasi belanja lain-lain sebesar 4,0 persen dari total belanja APBN, lalu naik menjadi 17,7 persen di 2022.
Kemudian pada 2023, alokasi belanja lain-lain tercatat turun menjadi 10 persen dari total belanja APBN. Namun kembali naik di 2024 menjadi 13,9 persen.
Faisal menduga, belanja lain-lain itu digunakan untuk membayar utang maupun beban utang pemerintah. Pasalnya, pemangku kepentingan tidak pernah mengungkap tujuan dan penggunaan dana dari pos belanja lain-lain tersebut.
“Jadi memang diumpetin gitu seolah-olah subsidi mengecil, APBN makin sehat. Dimasukkan ke lain-lain itu supaya fleksibel. Padahal, nyatanya menurut saya ini tidak sehat,” katanya.
Pada kesempatan sama, Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengatakan, belanja lain-lain dan pembayaran bunga utang menjadi bagian dari belanja pemerintah pusat yang mendapatkan alokasi tinggi pada RAPBN 2025. Belanja pembayaran bunga utang tercatat dialokasikan sebesar Rp552,8 triliun.
“Jenis belanja pemerintah pusat terbesar adalah belanja lain-lain dan pembayaran bunga utang. RAPBN 2025 melanjutkan tren besarnya kedua jenis itu,” tuturnya.
