JAKARTA,Cobisnis.com – Belanja barang dan jasa pemerintah terhadap produk UMKM sebesar 40 persen dinilai dapat menjadi nadi sekaligus katalis bagi proses pembangunan nasional.
“Saya meyakini acara ini tidak hanya akan berdampak signifikan terhadap sektor pengadaan di Indonesia, tetapi juga menjadi katalis untuk perubahan yang lebih luas dalam pembangunan nasional,” kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 November.
Menteri Teten mengatakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang signifikan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp810,91 triliun.
Hal itu menggambarkan komitmen yang kuat untuk mendukung pembelian dalam negeri dan pengembangan UMKM.
“Ini angka yang memotivasi kami untuk terus memperkuat mekanisme pengadaan kami. Dalam semangat ini, kami mengundang semua pihak untuk dapat berkolaborasi dalam mengatasi tantangan ini, dan berinovasi bersama untuk bersatu dalam memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan, dan adil bagi semua,” ujarnya.
Teten mengatakan, pada 2022, Indonesia menghadapi tantangan dengan lebih dari separuh transaksi belum tercatat di SPSE. Hal ini menunjukkan peluang besar yang belum dimanfaatkan, terutama dalam swakelola dan pengadaan langsung.
Dia menambahkan, sebanyak 87 persen UMKM telah terlibat dalam e-katalog dengan sejumlah besar produk, namun masih banyak yang belum terjual.
“Kami perlu mengatasi isu strategis seperti optimalisasi pasar untuk produk UMK bersertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang masih rendah, sosialisasi PBJ dan TKDN yang belum merata, pemberdayaan UMK untuk bersaing di era disrupsi global, dan adaptasi terhadap inovasi yang cepat,” ucap Teten.
Lebih lanjut, Teten menyebut, pihaknya terus berkomitmen mendukung transformasi pengadaan barang dan jasa, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM.
“Kami akan menguatkan klaster UMKM dengan kerja sama bisnis yang solid, insentif fiskal yang kompetitif, dan infrastruktur yang memadai. Upaya modernisasi sistem pengadaan elektronik dan penerapan kebijakan afirmasi akan mempermudah akses dan meningkatkan transparansi, didukung oleh portal informasi yang memudahkan akses data pengadaan,” tuturnya.
Selain itu, kata Teten, diperlukan optimalisasi database nasional penyedia untuk memastikan proses lelang berjalan lancar.
“Hal ini bersamaan dengan perencanaan belanja yang efisien, pengawasan yang ketat, dan pelatihan berkualitas untuk pembuat kebijakan, akan menjamin efektivitas implementasi kebijakan,” ungkapnya.
Menurut Teten, setiap langkah kebijakan dan usaha yang dilakukan bersama merupakan investasi untuk masa depan bangsa.
“Kami tidak hanya membangun infrastruktur dan sistem, tetapi juga membangun mimpi dan aspirasi UMKM untuk bersaing dan berjaya. Bersama, kami akan mengarahkan Indonesia menuju kemakmuran yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Tercatat, untuk produk tayang UMKM di e- katalog mengalami kenaikan.
Jika pada 2022 masih 2,4 juta produk tayang dengan transaksi senilai Rp83,9 triliun.
Sementara sampai 27 Oktober 2023, sudah mencapai 6,9 juta produk tayang senilai Rp1.613 triliun.
Sedangkan, pengadaan PDN pada 2022 masih 70 persen dan pada 27 Oktober 2023 ini telah mencapai 90 persen.
