JAKARTA, COBISNIS.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Erick menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, sehingga hanya digunakan oleh orang yang tidak mampu dan bukan oleh kelompok yang mampu secara ekonomi.
Erick menjelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan BBM bersubsidi tidak disalahgunakan oleh orang kaya. Ia menekankan pentingnya penyaluran BBM bersubsidi kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya. Ia mengatakan bahwa upaya untuk mengarahkan subsidi ini kepada yang berhak sangat krusial.
Saat ini, pemerintah sedang memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Erick berharap proses revisi Perpres yang mengatur pembatasan BBM bersubsidi ini dapat dipercepat penyelesaiannya. Ia juga menyatakan keinginannya agar pengaturan serupa diberlakukan untuk pembelian elpiji subsidi.
Erick menyatakan bahwa Perpres 191 perlu segera didorong untuk menyelesaikan masalah ini. Menurutnya, pengaturan pembatasan subsidi tidak hanya penting untuk BBM, tetapi juga untuk gas elpiji karena impor LPG saat ini sangat tinggi. Erick menegaskan bahwa penyaluran subsidi harus dibenahi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Terkait kesiapan Pertamina, Erick menuturkan bahwa sebagai BUMN yang menyalurkan energi subsidi, Pertamina akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ia menambahkan bahwa Pertamina siap mendukung langkah-langkah yang diambil untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Erick juga menyebut bahwa pemerintah terus memantau perkembangan kebijakan ini untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik. Ia menekankan pentingnya dukungan semua pihak agar kebijakan ini berhasil diterapkan demi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.
Dengan revisi Perpres dan dukungan Pertamina, Erick optimis bahwa kebijakan pembatasan BBM subsidi akan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
