JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah memastikan rencana penerapan pembelajaran daring pada April 2026 dibatalkan. Kebijakan yang sempat diwacanakan sebagai bagian dari langkah efisiensi itu urung dilaksanakan karena pemerintah memilih untuk tetap mengutamakan pembelajaran tatap muka demi menjaga kualitas pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar dinilai perlu tetap berlangsung secara langsung di sekolah.
Ia menjelaskan, hasil koordinasi lintas kementerian menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka lebih efektif dalam mencegah penurunan kualitas pendidikan atau learning loss. Dengan pertimbangan tersebut, metode pembelajaran luring masih menjadi pilihan utama saat ini.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengkaji penerapan sistem hybrid yang menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka. Namun, setelah dibahas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama Republik Indonesia, opsi tersebut dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak.
Saat ini, pemerintah lebih memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai program strategis. Upaya tersebut meliputi revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda di berbagai jenjang pendidikan.
Di sisi lain, langkah efisiensi tetap dilakukan tanpa mengganggu pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan. Beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain percepatan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kinerja birokrasi, pengurangan perjalanan dinas yang tidak esensial, optimalisasi rapat daring, serta penerapan sistem kerja fleksibel secara terukur.
Selain itu, pemerintah juga memastikan layanan kesehatan dasar tetap berjalan optimal dan tidak terdampak kebijakan efisiensi. Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi fokus utama pembangunan nasional, dengan tetap menjaga efektivitas serta kualitas layanan kepada masyarakat.
