JAKARTA, COBISNIS.COM – Berbagai kebijakan pemerintah yang belakangan ini disoroti dinilai semakin membebani masyarakat kelas menengah.
Diperkirakan 40% masyarakat kelas menengah terancam masuk golongan miskin, karena beban yang ditanggung tidak sejalan dengan pendapatan mereka.
Salah satu kebijakan yang menuai kritikan masyarakat adalah rencana pemungutan iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang paling lambat akan berlaku pada 2027 mendatang.
Sebelumnya, pendapatan masyarakat kelas menengah sudah dibebani dengan berbagai pungutan seperti PPh 21, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, jaminan keselamatan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, hingga koperasi karyawan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyampaikan bahwa sekitar 115 juta masyarakat kelas menengah atau yang menuju kelas menengah rentan kembali menjadi masyarakat kelas bawah.
Bhima menekankan bahwa mereka yang sebelumnya berada di dalam 40% kelas menengah bisa masuk ke dalam 40% kelompok miskin.
Bhima menjelaskan bahwa kekhawatiran ini muncul karena kelas menengah mengalami tekanan yang semakin berat dengan banyaknya pungutan pemerintah.
Dari sisi upah minimum, kenaikannya relatif kecil bahkan habis jika dikurangi inflasi pangan.
Beban biaya yang begitu berat, ditambah banyaknya pungutan, juga bisa menurunkan konsumsi kelas menengah.
Dampaknya akan berpengaruh kepada pelaku usaha, yang bisa mempengaruhi permintaan secara agregat berbagai jenis barang konsumsi.
Oleh karena itu, Bhima berharap aturan seperti Tapera tidak dilanjutkan pemerintah karena momentum saat ini tidak sesuai dengan kebijakan tersebut.
Bhima menyarankan agar pemerintah menambah bantalan fiskal dalam bentuk perlindungan sosial untuk kelompok menengah dan menuju kelas menengah, terlebih masyarakat golongan tersebut kurang mendapat bantuan fiskal dari pemerintah.
Bhima menyoroti bahwa porsi perlindungan sosial terhadap produk domestik bruto (PDB) masih kecil, yaitu di bawah 4%, dan jauh tertinggal dibanding negara lain di ASEAN.
Dengan demikian, Bhima mengungkapkan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kelas menengah dengan cara menambah perlindungan sosial dan menghindari kebijakan yang dapat menambah beban mereka.
