JAKARTA, Cobisnis.com – Australia resmi menandatangani perjanjian bersejarah pertamanya dengan masyarakat Aborigin setelah dokumen tersebut difinalisasi dan disahkan di negara bagian Victoria. Perjanjian ini menjadi yang pertama antara masyarakat adat dan pemerintah dalam sejarah Australia.
Upacara penandatanganan digelar Rabu malam waktu setempat oleh anggota First Peoples Assembly negara bagian Victoria, sebelum Gubernur Margaret Gardner menandatangani dokumen tersebut pada Kamis pagi.
Jill Gallagher, perempuan Gunditjmara sekaligus mantan komisaris Komisi Pengembangan Perjanjian Victoria, mengatakan kepada ABC bahwa perjanjian ini merepresentasikan “kisah perlawanan rakyat Aborigin.”
“Saya sangat bahagia. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan,” ujarnya.
Gallagher menambahkan, “Hari ini menjadi titik balik dalam sejarah bangsa kita saat di mana luka lama mulai sembuh dan hubungan baru dibangun atas dasar kebenaran, keadilan, dan saling menghormati.”
Perdana Menteri Victoria, Jacinta Allan, menyebut penandatanganan perjanjian ini sebagai awal “babak baru” dalam sejarah negaranya. “Ini adalah bab yang dibangun atas kebenaran, dipandu oleh rasa hormat, dan dilanjutkan melalui kemitraan untuk menciptakan Victoria yang lebih kuat, adil, dan setara bagi semua,” katanya.
Australia dijajah oleh Kekaisaran Inggris pada tahun 1788, dan para pemukim pertama tiba di wilayah yang kini dikenal sebagai Victoria pada awal 1800-an. Tidak seperti di Kanada, Selandia Baru, atau Amerika Serikat yang telah menandatangani perjanjian dengan masyarakat adat Australia sebelumnya tidak pernah memiliki perjanjian resmi dengan penduduk aslinya.
Perjanjian ini, yang disebut “bersejarah” oleh Kepala HAM PBB Volker Turk, menetapkan pembentukan First Peoples’ Assembly of Victoria secara permanen. Turk menilai kesepakatan ini “mengatasi pengecualian dan diskriminasi terhadap masyarakat adat akibat kolonisasi” dan memiliki potensi “transformasi besar” karena memberikan suara langsung bagi masyarakat adat dalam membentuk kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Proses penyusunan perjanjian dimulai pada 2016 dan mencakup Yoorrook Justice Commission, lembaga pengungkapan kebenaran yang mendengarkan kesaksian korban kolonisasi, termasuk anggota Stolen Generations anak-anak Aborigin yang dipisahkan paksa dari keluarga mereka oleh lembaga pemerintah dan organisasi keagamaan.
Australia sempat mengadakan referendum pada tahun 2023 untuk membentuk Indigenous Voice to Parliament, sebuah lembaga permanen yang akan mewakili masyarakat adat dalam urusan legislatif. Namun, referendum tersebut gagal memperoleh dukungan yang cukup untuk mengubah konstitusi.
Upaya ini mengikuti seruan dari Uluru Statement from the Heart tahun 2017 yang menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki ikatan leluhur selama lebih dari 60.000 tahun dengan tanah mereka sebuah “hubungan suci” yang tidak dapat dihapus hanya dalam dua abad kolonisasi.
