JAKARTA, Cobisnis.com – Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan bahwa militer AS telah menewaskan seorang pejabat Iran yang memimpin unit yang merencanakan pembunuhan Presiden Donald Trump. Nama pejabat tersebut tidak diungkap lebih lanjut oleh Pentagon.
Pernyataan ini disampaikan bersamaan dengan update operasi militer AS bersama Israel terhadap Iran, yang telah berlangsung sejak Sabtu (28/2/2026). Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut bahwa pembunuhan pejabat Iran tersebut terjadi pada Selasa (3/3/2026) waktu setempat.
Hegseth menegaskan, pejabat Iran itu bukanlah fokus utama perang, namun berhasil menjadi bagian dari daftar target militer AS. “Pemimpin unit yang berupaya membunuh Presiden Trump telah diburu dan dibunuh,” kata Hegseth.
Tahun 2024, Departemen Kehakiman AS mendakwa seorang pria Iran terkait dugaan rencana pembunuhan Trump yang diperintahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Teheran membantah keras tuduhan tersebut.
Jenderal Dan Caine, Kepala Staf Gabungan AS, menyatakan militer AS terus membuat kemajuan dalam konflik ini. Peluncuran rudal balistik Iran menurun 86 persen, sementara serangan drone satu arah turun 73 persen dari hari-hari awal.
Caine menambahkan bahwa serangan AS semakin meluas seiring upaya membangun superioritas udara lokal di sepanjang pantai selatan Iran. Ini menjadi bagian strategi militer untuk menekan kemampuan ofensif Iran di front konflik.
Hegseth menekankan bahwa upaya melacak pejabat Iran yang menargetkan Trump bukanlah prioritas awal Pentagon, tapi akhirnya menjadi target operasi militer. Hal ini menunjukkan koordinasi yang fleksibel dalam menghadapi ancaman.
Serangan ini terjadi bersamaan dengan eskalasi militer yang melibatkan serangan rudal dan drone terhadap sejumlah pangkalan militer di Iran. Masyarakat internasional terus memantau dampaknya terhadap stabilitas regional.
Pihak AS menyatakan langkah ini merupakan bagian dari operasi yang lebih luas untuk menekan kemampuan militer Iran tanpa menimbulkan risiko besar bagi Presiden atau pasukan Amerika Serikat.
Operasi militer ini menjadi sorotan karena menyinggung keamanan kepala negara sekaligus menunjukkan dinamika konflik yang semakin kompleks di kawasan Timur Tengah.
