Apple, Google dan Meta Hadapi Gugatan Terkait Aplikasi Judi Bergaya Kasino

JAKARTA, Cobisnis.com – Seorang hakim federal pada Selasa (30/9) menolak permintaan Apple, Google, dan Meta Platforms untuk membatalkan gugatan hukum yang menuduh mereka mempromosikan perjudian ilegal melalui aplikasi bergaya kasino, serta menerima komisi dari aplikasi yang membuat pengguna kecanduan.

Hakim Distrik A.S., Edward Davila, di San Jose, California, menolak argumen utama perusahaan bahwa Section 230 dari Undang-Undang Kesusilaan Komunikasi (Communications Decency Act) melindungi mereka dari tanggung jawab atas konten pihak ketiga. Ia menyatakan ketentuan itu tidak cukup kuat untuk melindungi mereka dari gugatan kelompok (class action) ini.

Meski Davila menolak beberapa klaim terkait pelanggaran hukum negara bagian tertentu, ia tetap mengizinkan sebagian besar klaim konsumen untuk dilanjutkan, kecuali yang berada di California.

Menurut puluhan penggugat, Apple App Store, Google Play Store, dan Facebook mempromosikan “pengalaman judi kasino ala Las Vegas” melalui konspirasi ilegal. Para terdakwa diduga mengeksploitasi pengguna hingga memicu depresi, pikiran bunuh diri, dan dampak buruk lain, sambil mengantongi komisi 30% diperkirakan lebih dari 2 miliar dolar AS dari transaksi yang diproses.

Gugatan ini menuntut ganti rugi kompensasi dan ganti rugi tiga kali lipat, di samping bentuk kompensasi lain.

Dalam putusan sepanjang 37 halaman, Davila menilai Apple, Google, dan Meta tidak bertindak sebagai “penerbit” ketika memproses pembayaran, sehingga klaim perlindungan Section 230 tidak berlaku. Menurutnya, penyediaan “alat netral” untuk mendukung aplikasi juga tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum.

“Inti teori para penggugat adalah bahwa terdakwa secara tidak tepat memproses pembayaran untuk aplikasi kasino sosial,” tulis Davila. “Tidak relevan apakah aktivitas itu menjadikan mereka bandar atau broker.”

Hakim Davila juga mengatakan bahwa perusahaan dapat segera mengajukan banding ke Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 A.S., mengingat pentingnya isu Section 230. Kasus hukum ini pertama kali dimulai pada 2021 dan mencakup tiga perkara: