JAKARTA, Cobisnis.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meningkatkan kesiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026.
Sebanyak 1.027 personel dari berbagai unsur dikerahkan untuk mengantisipasi sejumlah dampak kemarau. Di antaranya kekeringan, keterbatasan pasokan air bersih, kebakaran, serta memburuknya kualitas udara.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kesiapsiagaan tersebut penting karena kondisi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027.
“Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara,” ujar Pramono, dikutip dari berbagai sumber, Rabu (2/09/26).
Hal itu disampaikan Pramono saat memimpin Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau Tahun 2026 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).
Personel yang dilibatkan berasal dari sejumlah unsur, antara lain pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, PAM Jaya, PMI, relawan, hingga mitra kebencanaan.
Selain pengerahan personel, Pemprov DKI juga memperkuat pemantauan kawasan yang berpotensi mengalami dampak kemarau.
Koordinasi antarlembaga ditingkatkan supaya penanganan dapat dilakukan dengan cepat ketika terjadi kondisi darurat.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, BPBD DKI Jakarta menyiapkan 29 mobil tangki yang berasal dari 10 instansi dan lembaga.
Pemerintah juga melakukan pemetaan lokasi yang berpotensi mengalami kekurangan air hingga tingkat kelurahan.
Pramono meminta seluruh jajaran bergerak sebelum kondisi menjadi lebih serius. Menurutnya, ketersediaan air bersih, pencegahan kebakaran, kualitas udara, kesehatan warga, serta ketahanan pangan harus menjadi perhatian selama musim kemarau.
“Saya meminta jajaran untuk tidak menunggu masalah terjadi. Pastikan air bersih tersedia, cegah kebakaran, jaga kualitas udara dan kesehatan warga, serta pantau stok pangan.
Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menggunakan air secara bijak, mencegah sumber api, memastikan APAR tersedia, dan segera melaporkan potensi kebakaran,” tegasnya.
Risiko kebakaran juga menjadi perhatian Pemprov DKI selama periode kemarau. Data Juli hingga Agustus 2026 mencatat terdapat 457 kejadian kebakaran di Jakarta. Sebanyak 240 kejadian di antaranya terjadi sepanjang Agustus.
Listrik menjadi dugaan penyebab paling dominan dengan 169 kejadian. Sementara itu, sampah tercatat sebagai objek yang paling banyak terbakar, yakni sebanyak 122 kejadian.
“Pengawasan terhadap titik rawan dan edukasi pencegahan harus diperkuat. Sedangkan untuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR),
saya meminta setiap RW memilikinya, karena ini program sudah berjalan, saya yakin sekarang setiap RW sudah memilikinya,” ujar Gubernur Pramono.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengimbau warga segera melapor apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau.
Laporan dapat disampaikan melalui layanan darurat 112. Setelah laporan masuk, BPBD akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk membantu menyalurkan air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
“Setelah laporan diterima, BPBD akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memfasilitasi distribusi air bersih ke lokasi yang membutuhkan.
Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bilamana masyarakat menemukan kejadian kekeringan segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan PAM Jaya untuk distribusi air bersihnya,” jelas Maruli.
