JAKARTA, Cobisnis.com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berada dalam status siaga tingkat 1. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan situasi global, terutama meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah.
Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya instruksi tersebut. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang TNI, salah satu tugas utama TNI adalah menjaga serta melindungi bangsa dan seluruh wilayah Indonesia dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara.
Dalam telegram itu disebutkan bahwa seluruh satuan TNI diminta meningkatkan kesiapsiagaan operasional seiring dinamika konflik internasional dan perkembangan situasi keamanan di dalam negeri. Status siaga tingkat 1 tersebut mulai berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.
Selain itu, terdapat sejumlah arahan yang harus dijalankan oleh jajaran TNI. Salah satunya adalah instruksi kepada Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) untuk menyiapkan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista), sekaligus memperkuat patroli pengamanan di berbagai objek vital strategis dan pusat kegiatan ekonomi.
Patroli keamanan itu meliputi sejumlah lokasi penting seperti bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, terminal bus, hingga fasilitas vital lainnya termasuk kantor perusahaan listrik negara.
Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) juga diperintahkan untuk meningkatkan pengawasan wilayah udara dengan melakukan deteksi dini serta pemantauan secara berkelanjutan selama 24 jam.
Sementara itu, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diminta mengoordinasikan para atase pertahanan Indonesia di negara-negara yang terdampak konflik guna memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI). Selain itu, mereka juga diminta menyiapkan rencana evakuasi apabila situasi di wilayah tersebut memburuk.
Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatik Indonesia di negara terkait.
Di wilayah Jakarta, Kodam Jaya juga mendapat instruksi untuk meningkatkan patroli keamanan di kawasan objek vital strategis serta area kedutaan besar negara sahabat guna menjaga stabilitas keamanan ibu kota.
Di sisi lain, satuan intelijen TNI diminta memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital maupun kawasan diplomatik. Seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI juga diminta menjaga kesiapsiagaan di unit masing-masing.
Setiap perkembangan situasi yang terjadi di lapangan diwajibkan untuk segera dilaporkan kepada Panglima TNI.
Kapuspen TNI menegaskan bahwa telegram tersebut merupakan perintah resmi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI. Ia menambahkan bahwa TNI dituntut untuk selalu menjaga profesionalitas serta kesiapan operasional guna menghadapi berbagai kemungkinan akibat dinamika situasi global, regional, maupun nasional.
Untuk memastikan kesiapan tersebut, TNI secara berkala melaksanakan apel dan pengecekan kesiapan personel serta perlengkapan militer sebagai bagian dari upaya menjaga kesiapsiagaan operasional.
