JAKARTA, Cobisnis.com – Pertanyaan publik soal politik nasional kini bergeser. Bukan lagi sekadar siapa berada di balik kemunculan Partai Gerakan Rakyat, melainkan apakah Indonesia tengah memasuki babak baru politik yang semakin bertumpu pada figur, lalu dilembagakan melalui kendaraan partai.
Jika demikian, maka Partai Gerakan Rakyat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sesungguhnya berada dalam satu pola yang serupa. Perbedaannya terletak pada momentum. PSI tumbuh di penghujung masa kekuasaan, sementara Partai Gerakan Rakyat muncul di awal kontestasi politik baru.
Keduanya lahir dari realitas yang sama: politik Indonesia lebih digerakkan oleh sosok ketimbang gagasan. Ideologi sering kali kalah oleh daya tarik figur.
Partai Tanpa Figur Sulit Bertahan
Pengalaman pascareformasi menunjukkan satu pola berulang. Banyak partai muncul, tetapi hanya sedikit yang mampu bertahan. Faktor penentunya bukan struktur organisasi atau aturan internal, melainkan keberadaan tokoh sentral.
PDIP identik dengan Megawati Soekarnoputri, Demokrat tak terlepas dari Susilo Bambang Yudhoyono, dan Gerindra lekat dengan Prabowo Subianto. Tanpa figur utama, partai-partai tersebut sulit dibayangkan tetap relevan.
Kesadaran inilah yang tampak dipahami oleh PSI dan Partai Gerakan Rakyat. Maka tidak mengherankan jika publik membaca relasi politik secara sederhana: PSI diasosiasikan dengan Joko Widodo, sementara Partai Gerakan Rakyat dilekatkan pada Anies Baswedan bukan secara formal, tetapi dalam persepsi politik.
PSI dan Jokowi Relasi Persepsi
Jokowi memang tidak pernah secara resmi memimpin PSI. Namun politik tidak selalu bekerja lewat dokumen hukum, melainkan melalui simbol dan sinyal. Kehadiran Jokowi, gestur kedekatan, serta perubahan arah narasi PSI menjadi penanda yang mudah dibaca publik.
PSI pun bertransformasi: dari partai anak muda yang kritis, menjadi partai yang lebih akomodatif terhadap kekuasaan. Publik menafsirkan perubahan itu sebagai persiapan jangka panjang agar Jokowi tetap memiliki ruang politik setelah tidak lagi menjabat presiden.
Anies dan Partai Gerakan Rakyat
Di sisi lain, Anies Baswedan berada pada posisi yang berlawanan. Ia tidak memegang kekuasaan negara, namun memiliki basis pendukung yang masih solid. Kekalahan dalam Pilpres 2024 tidak membuat pendukungnya tercerai-berai.
Basis sosial yang cair dan emosional itu membutuhkan wadah. Tanpa kanal politik, dukungan akan memudar. Di sinilah Partai Gerakan Rakyat menemukan relevansinya.
Sulit membayangkan partai ini memperoleh perhatian besar tanpa figur Anies. Sama seperti PSI, partai tersebut tidak lahir di ruang kosong, melainkan tumbuh dari asosiasi kuat dengan satu tokoh.
Dari Politik Ide ke Politik Wajah
Alih-alih menuju politik programatik seperti yang diidealkan reformasi, Indonesia justru bergerak ke arah personalisasi politik. Pemilih cenderung memilih sosok, bukan platform.
PSI dan Partai Gerakan Rakyat membaca kecenderungan itu dengan tepat. Mereka tidak menonjolkan ideologi tebal atau manifesto panjang, melainkan menjual asosiasi emosional: stabilitas dan keberlanjutan di satu sisi, perubahan dan oposisi moral di sisi lain.
Negara dan Kelangsungan Partai
Namun membentuk partai bukan sekadar urusan publik. Ia juga berkaitan dengan negara dan kekuasaan. Proses administrasi, verifikasi, hingga tafsir regulasi sering kali dipengaruhi konteks politik.
PSI relatif aman karena tidak dipersepsikan mengganggu stabilitas kekuasaan. Partai Gerakan Rakyat berada pada posisi lebih rentan, karena membawa nama figur yang sebelumnya menjadi rival utama.
Pertanyaannya bukan hanya soal kelengkapan syarat administratif, tetapi apakah kehadiran partai ini dianggap nyaman oleh sistem kekuasaan.
Dilema Anies ke Depan
Anies akan berhadapan dengan pilihan klasik: tetap menjadi oposisi dengan risiko dimarginalkan, atau masuk dalam kompromi politik dengan konsekuensi kehilangan sebagian basis moral. PSI telah memilih jalan adaptasi. Apakah Partai Gerakan Rakyat akan menempuh jalur serupa atau mengambil arah berbeda, masih menjadi tanda tanya.
Politik Pasca-2024 Masih Terbuka
Pemilu 2024 bukanlah garis akhir, melainkan awal dari fase baru. Koalisi besar tidak selalu berarti stabilitas jangka panjang. Justru di celah itulah partai-partai baru memiliki ruang untuk bertahan dan menunggu momentum.
PSI berfungsi menjaga relevansi Jokowi. Partai Gerakan Rakyat menjadi alat agar Anies tidak keluar dari arena.
Indonesia tidak kekurangan partai, tetapi terus bergantung pada figur. Selama politik masih berputar pada tokoh dan pengikutnya, partai-partai berbasis figur akan terus lahir.
