JAKARTA, Cobisnis.com – Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia menyusut menjadi 23,36 juta orang, atau berkurang sekitar 490 ribu jiwa dibandingkan Maret 2025. Secara persentase, tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,25 persen, turun 0,22 basis poin.
Dari sisi wilayah, tingkat kemiskinan masih lebih dominan di kawasan perdesaan dengan persentase 10,72 persen, sedangkan wilayah perkotaan berada di angka 6,60 persen. Secara visual, tren ini tampak positif dan kerap dimaknai sebagai hasil keberhasilan kebijakan ekonomi dan sosial yang dijalankan pemerintah.
Namun, pembacaan yang lebih kritis terhadap data tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah penurunan ini benar-benar mencerminkan perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat, atau hanya pergeseran angka dalam statistik. Metode pengukuran kemiskinan nasional yang berbasis garis pengeluaran minimum dinilai belum mampu menggambarkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Jika dibandingkan dengan standar global, gambaran yang muncul menjadi berbeda. World Bank dalam laporan Macro Poverty Outlook April 2025 mencatat lebih dari 60 persen penduduk Indonesia masih tergolong miskin berdasarkan standar internasional bagi negara berpendapatan menengah atas. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan sangat dipengaruhi oleh definisi, indikator, dan pendekatan pengukuran yang digunakan.
Di lapangan, tidak sedikit keluarga yang secara statistik telah keluar dari garis kemiskinan, tetapi masih hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi dan sosial. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang layak, lingkungan tempat tinggal yang aman, serta peluang mobilitas sosial antargenerasi masih menjadi persoalan nyata yang belum sepenuhnya terjawab oleh pendekatan berbasis angka.
Kemiskinan pada hakikatnya bukan hanya persoalan pendapatan, melainkan persoalan multidimensi yang mencakup kualitas hidup, jaminan sosial, akses layanan publik, dan peluang masa depan. Ketika pengukuran hanya bertumpu pada batas minimum pengeluaran, maka risiko munculnya “kemiskinan tersembunyi” menjadi semakin besar.
Oleh karena itu, penurunan angka kemiskinan perlu dibaca secara kritis. Keberhasilan statistik memang penting, tetapi tidak cukup. Tantangan utama adalah memastikan bahwa perbaikan data benar-benar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata, adil, dan berkelanjutan.
