JAKARTA, Cobisnis.com – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat usai anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkap adanya sekitar 5.000 dapur MBG yang diduga fiktif. Temuan ini ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (15/9).
Menurut Nurhadi, dugaan itu muncul karena sejumlah oknum memanfaatkan celah pendaftaran dapur MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka disebut sengaja mendaftarkan titik dapur, namun tidak melakukan pembangunan hingga batas waktu 45 hari, lalu menjual titik tersebut kepada investor.
“Kalau memang benar ada ribuan dapur yang mangkrak, ini bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk memperoleh gizi yang layak,” ujar Nurhadi.
Ia menilai lemahnya verifikasi dan pengawasan sejak awal membuka peluang terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga dugaan penyalahgunaan dana publik. Nurhadi pun mendesak BGN memperkuat sistem agar program yang menyerap anggaran triliunan rupiah itu berjalan sesuai mandat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, membantah adanya istilah “dapur fiktif”. Menurutnya, dapur yang dimaksud hanya sebatas titik yang sudah tercatat, tetapi belum dibangun.
“Tidak benar ada dapur fiktif. Yang terjadi adalah titiknya sudah tercatat, tapi di lapangan memang belum dibangun. Itu berbeda pengertiannya, meski kemudian di DPR disebut fiktif,” kata Nanik.
BGN memastikan pihaknya akan terus memperbaiki mekanisme pengawasan agar penyaluran program MBG tepat sasaran dan kebutuhan gizi anak-anak tetap terjamin.
