Cobisnis.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengkritisi program digitalisasi sekolah pada 2021 yang menelan anggaran hingga Rp 3 trilliun. Ia menilai program itu masih belum matang dari sisi perencanaan, sehingga terkesan terburu-buru.
“Wilayah 3T belum tercover penuh jaringan internet, sedangkan SDM guru kita juga masih belum siap, harusnya selesaikan PR ini dulu,” kata Abdul Fikri di DPR Senayan, Senin (9 November 2020).
Niat pemerintah untuk mendigitalisasi sekolah di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) melalui pengadaan laptop, proyektor, dan perangkat teknologi informasi (TIK) dinilai kurang tepat sasaran. Menurut dia, sarana pendukung digital itu wajib ada akses internet, sedangkan data pemerintah sendiri menunjukkan wilayah 3T masih sulit dijangkau sinyal.
Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan pemerintah masih belum optimal menyediakan akses internet hingga 100% di wilayah 3T.
“Baru setengah dari total desa di wilayah 3T yang terjangkau jaringan 4G,” ujar Fikri.
Menurut Data Kominfo 2020, infrastruktur 4G yang telah dibangun telah mencapai 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dari 20.341 desa di wilayah 3T, masih ada 9.113 desa lainnya yang belum terselimuti jaringan 4G.
Bantuan laptop, kata dia, hanya akan menjadi barang pajangan mewah di sekolah, tanpa adanya sinyal internet sebagai akses pendukung utama.
“Alat-alatnya diadakan, tapi buat apa bila tidak bisa akses informasi dan update bahan pelajaran,” jelasnya.
SDM dan Kualitas Guru
Fikri juga menyinggung soal kesiapan sumber daya manusia (SDM), terutama guru dan tenaga kependidikan dalam program digitalisasi ini.
“Surveinya kan 60 persen guru masih gagap teknologi informasi, perkembangan sekarang kita belum tahu, apakah masih sama atau ada perkembangan,” ujarnya.
Survei Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) Kemendikbud pada akhir 2018 menyatakan baru 40 persen guru di Indonesia yang melek dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sisanya, masih 60 persen guru masih gagap dengan kemajuan di era digital.
Fikri meminta peningkatan kualitas SDM, terutama guru dan tenaga kependidikan, menjadi prioritas pemerintah terlebih dahulu.
“Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kreatifitas dan kualitas pendidik benar-benar diuji untuk menjamin kegiatan belajar mengajar tetap kondusif secara virtual,” kata Fikri.
Terakhir, ia mengkritik Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk lebih memperhatikan data masyarakat lokal di Indonesia.
“Mas Menteri ini tampaknya kurang dapat support data yang cukup. Sebaiknya, walaupun Think Globally, tapi harus tetap Act Locally sesuai data lapangan yang bahkan sudah tersedia dan telah dirilis oleh Kemendikbud sendiri.”
