JAKARTA,Cobisnis.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) Nominal Indonesia mencapai 9,8 triliun dolar AS pada 2024, dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita 30.300 dolar AS.
Dalam paparannya saat Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2023, ia mensasar porsi penduduk kategori middle income sebesar 80 persen, dengan kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28 persen dan penyerapan 25,2 persen tenaga kerja.
“Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5 persen tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6 persen sampai 7 persen. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,” kata Menko Airlangga, Senin, 28 Agustus.
Karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
Airlangga menilai Indonesia mempunyai berbagai modal untuk mencapai visi tersebut, yaitu sumber daya manusia yang mendekati puncak bonus demografi, yang hanya bisa kita peroleh dalam 13 tahun ke depan dan hanya akan terjadi sekali dalam sebuah peradaban bangsa.
Karena itu, bangsa Indonesia perlu untuk bahu membahu memanfaatkan momentum bonus demografi tersebut.
Kemudian, modal sumber daya alam yang sangat besar, di antaranya 125,57 juta hektar Kawasan Hutan, cadangan sumber daya energi mineral, hingga potensi energi terbarukan mencapai 3,716 GW. Pemerintah juga menggencarkan pembangunan infrastruktur yang dirancang secara komprehensif melalui Program dan Proyek Strategis Nasional di seluruh wilayah Indonesia.
Indonesia juga turut aktif berperan dalam kerja sama internasional. Tahun 2022, Indonesia berhasil menyelenggarakan G20 yang menghasilkan 226 proyek multilateral dan 140 proyek bilateral dan dilanjutkan tahun 2023 dengan Keketuaan ASEAN.
Saat ini Indonesia juga sedang dalam proses aksesi untuk dapat bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), sebagai salah satu ikhtiar mempercepat transformasi kita menjadi negara maju.
Berbagai implementasi konkret strategi kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah untuk mendukung transformasi ekonomi diantaranya yaitu kemudahan berusaha dan peningkatan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS, mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal melalui Devisa Hasil Ekspor (DHE), penguatan daya beli dan pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga pangan dan neraca komoditas, serta hilirisasi.
“Tentunya transformasi ini perlu sinergi seluruh pihak termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan sebagai auditor eksternal yang independen. Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan. Perbaikan tata kelola, akuntabilitas, evaluasi dan monitoring keuangan dan transparansi menjadi hal penting agar tercipta masyarakat yang adil, maju, berdaulat dan makmur,” kata Menko Airlangga.
