JAKARTA, Cobisnis.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan 475.698 wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak 2025. Penghapusan tersebut membuat nilai pajak yang tercatat di sistem Coretax menjadi nihil atau lebih kecil dari kewajiban sebenarnya.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan terdapat sekitar 3.722.959 bukti potong yang terindikasi dihapus dari Coretax. Nilai PPh dari dokumen tersebut diperkirakan mencapai Rp2,01 triliun.
“Populasi yang kami sasar itu 475.698 wajib pajak dengan bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax itu ada sekitar 3.722.959 di SPT Tahunan PPh pas tahun 2025,” kata Bimo melalui unggahan akun Instagram resmi DJP, Minggu (15/11/2026).
Menurut Bimo, penghapusan bukti potong tersebut berpotensi membuat SPT yang seharusnya berstatus kurang bayar berubah menjadi nihil. Kondisi serupa juga dapat membuat nilai pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah dari jumlah sebenarnya.
Sebagai tindak lanjut, DJP mengirimkan pemberitahuan melalui email secara serentak kepada wajib pajak yang masuk dalam data tersebut. Mereka diminta memeriksa kembali penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak 2025.
DJP juga mengimbau wajib pajak melakukan pembetulan SPT apabila ditemukan perubahan atau ketidaksesuaian data. Pembetulan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
Bimo menegaskan langkah tersebut bertujuan mendorong wajib pajak memperbaiki pelaporan secara mandiri. Dengan begitu, kewajiban pajak yang tercantum dalam SPT dapat kembali mencerminkan kondisi sebenarnya.
Di sisi lain, DJP mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak. Email resmi DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id dan seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.
DJP menegaskan tidak pernah meminta wajib pajak mentransfer uang ke rekening pribadi. Otoritas pajak juga tidak meminta password, kode one time password (OTP), akses layar perangkat, maupun informasi rahasia lainnya.
Masyarakat diminta memastikan keaslian setiap pesan yang mengatasnamakan DJP sebelum menindaklanjutinya. Wajib pajak juga perlu menghindari tautan di luar situs resmi dan tidak membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.
