JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan pemerintah masih mengkaji langkah paling tepat untuk menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Hal ini disampaikan usai dirinya bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (20/1/2026).AHY menegaskan, pembahasan utama pertemuan tersebut adalah restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, negara akan ikut mengambil peran dalam memastikan struktur pembiayaan proyek tetap sehat dan berkelanjutan.
“Pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kami sedang mencari solusi terbaik agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari,” ujar AHY kepada wartawan.
Menurutnya, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung memiliki nilai strategis dan ekonomi jangka panjang, terlebih pemerintah juga merencanakan pengembangan jalur kereta cepat hingga Surabaya. Karena itu, penataan ulang keuangan proyek menjadi prioritas sebelum rencana perluasan tersebut dijalankan.
AHY menjelaskan, proses restrukturisasi ini melibatkan banyak pihak, termasuk mitra dari Tiongkok, serta harus mempertimbangkan aspek keamanan fiskal perusahaan-perusahaan yang terlibat. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan, mulai dari Kementerian Perhubungan, PT KAI, Danantara, hingga Kementerian Keuangan.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan komite nasional kereta cepat yang bertugas merumuskan kebijakan strategis dan teknis. Regulasi berupa Peraturan Pemerintah (PP) juga sedang disiapkan agar tidak hanya mengatur proyek Jakarta–Bandung, tetapi juga pengembangan jalur kereta cepat di wilayah lain.
“Sebagai pemerintahan baru, kami ingin memastikan pengembangan ke depan, termasuk rencana sampai Surabaya, dilakukan dengan perencanaan dan pembiayaan yang lebih matang,” jelas AHY.
Ia menambahkan, pengalaman dari proyek Jakarta–Bandung akan menjadi pelajaran penting. Pemerintah juga akan melakukan pembandingan dengan negara-negara lain yang telah lebih dulu mengembangkan sistem kereta cepat agar kesalahan serupa tidak terulang.
