JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah Iran mengonfirmasi bahwa sedikitnya 3.000 orang telah diamankan aparat dalam rangkaian demonstrasi anti-pemerintah yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Berdasarkan laporan media pemerintah, kondisi keamanan pada Jumat (16/1/2026) mulai menunjukkan tanda-tanda stabil, dengan aktivitas di Teheran dan sejumlah daerah lain kembali relatif normal.
Di sisi lain, pemantau internet NetBlocks melaporkan bahwa pembatasan akses internet secara nasional telah berlangsung selama delapan hari. Pemutusan jaringan dilakukan otoritas Iran sejak memuncaknya gelombang aksi protes pekan lalu, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.
Gelombang demonstrasi dipicu oleh kemarahan publik terhadap tekanan ekonomi, terutama lonjakan inflasi dan anjloknya nilai mata uang lokal. Sejak akhir Desember, ribuan warga turun ke jalan, yang kemudian dibalas dengan langkah pengamanan ketat oleh aparat negara.
Pemerintah Iran menilai para demonstran sebagai perusuh dan menuding adanya keterlibatan kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat dan Israel, dalam memicu kerusuhan. Sementara itu, kelompok hak asasi manusia menyebut lebih dari 1.000 warga sipil tewas sejak aksi berlangsung. Pemerintah Iran sendiri menyatakan sedikitnya 100 personel keamanan turut menjadi korban.
Situasi ini sempat memicu ketegangan internasional, menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berulang kali mengancam akan mengambil langkah militer jika kekerasan terhadap demonstran terus berlanjut. Namun, Trump kemudian melunakkan sikapnya setelah menyampaikan bahwa pemerintah Iran membatalkan rencana eksekusi terhadap ratusan peserta aksi.
“Saya sangat menghargai keputusan pimpinan Iran yang membatalkan seluruh eksekusi gantung yang dijadwalkan. Terima kasih,” tulis Trump melalui akun media sosialnya pada Jumat sore.
Utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, juga menyatakan harapan agar ketegangan antara Washington dan Teheran dapat diredakan melalui jalur diplomatik.
Aksi unjuk rasa kali ini tercatat sebagai yang terbesar sejak gelombang protes 2022–2023, yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi setelah ditangkap karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian ketat bagi perempuan di Iran.
