JAKARTA, Cobisnis.com – Nilai tukar mata uang Iran anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah dan memicu krisis ekonomi yang berdampak luas. Pelemahan tajam rial ini langsung menekan daya beli masyarakat dan memperbesar ketegangan sosial.
Berdasarkan laporan The Associated Press, nilai tukar rial Iran sempat menyentuh 1,42 juta per dolar AS sebelum menguat tipis ke kisaran 1,38 juta per dolar AS. Posisi ini menempatkan Iran sebagai salah satu negara dengan mata uang terlemah di dunia.
Dalam konversi ke rupiah, satu rial Iran kini hanya bernilai sekitar Rp 0,40. Artinya, 1.000 rial setara kurang lebih Rp 400, mencerminkan dalamnya depresiasi mata uang nasional Iran.
Tekanan pasar semakin terasa setelah Gubernur Bank Sentral Iran Mohammad Reza Farzin mengundurkan diri. Keputusan ini memicu kekhawatiran publik terhadap stabilitas kebijakan moneter di tengah situasi ekonomi yang rapuh.
Kondisi tersebut memicu gelombang protes di berbagai pusat ekonomi. Aksi demonstrasi terpantau terjadi di Teheran, termasuk kawasan Jalan Saadi dan wilayah Shush di sekitar Grand Bazaar.
Aksi serupa juga meluas ke kota-kota besar lain seperti Isfahan, Shiraz, dan Mashhad. Sejumlah pedagang memilih menutup toko dan melakukan pemogokan sebagai bentuk protes atas tekanan ekonomi.
Sejumlah saksi mata melaporkan aparat keamanan menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa di beberapa titik. Gelombang protes ini disebut sebagai yang terbesar sejak 2022.
Pelemahan mata uang turut memperparah inflasi. Data Pusat Statistik Iran mencatat inflasi tahunan Desember 2025 mencapai 42,2 persen, naik dibandingkan bulan sebelumnya.
Lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi dampak paling nyata. Harga pangan tercatat naik hingga 72 persen, sementara biaya kesehatan melonjak sekitar 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pengamat menilai kondisi ini sebagai sinyal awal risiko hiperinflasi. Kekhawatiran publik bertambah setelah pemerintah mengisyaratkan rencana kenaikan pajak pada tahun baru Iran yang dimulai 21 Maret.
Krisis ekonomi Iran juga dipicu faktor eksternal. Sanksi internasional kembali diperketat sejak runtuhnya kesepakatan nuklir 2015, ditambah konflik regional dan kembalinya sanksi PBB.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengakui hak masyarakat untuk melakukan protes damai dan menyerukan dialog. Namun, tanpa perbaikan nyata pada ekonomi dan standar hidup, tekanan sosial diperkirakan masih akan berlanjut.
