JAKARTA, Cobisnis.com – Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan sekaligus Ketua Umum PAN, kembali jadi sorotan publik terkait pelepasan kawasan hutan seluas 1,64 juta hektar untuk izin perkebunan sawit selama masa jabatannya 2009–2014. Angka ini hampir 25 kali luas DKI Jakarta dan mencakup sekitar 70 persen dari total izin perkebunan yang diterbitkan 2004–2017.
Mayoritas lahan yang dilepas diarahkan untuk ekspansi sawit, sementara sebagian kecil sekitar 300 hingga 400 ribu hektar diperuntukkan bagi perkebunan tebu, terkait program swasembada gula era Presiden SBY. Program ini membutuhkan lahan luas, sebagian besar hanya tersedia di Papua, meski akhirnya gagal akibat hama dan minimnya infrastruktur.
Greenomics Indonesia menyoroti kebijakan ini, menyebutnya sebagai pelepasan kawasan hutan terbesar yang pernah dilakukan seorang Menteri Kehutanan. Laporan ini memicu perdebatan publik mengenai keseimbangan antara kebutuhan pangan dan kelestarian lingkungan.
Zulhas menanggapi kritik dengan menyatakan kebijakan tersebut merupakan respons terhadap kebutuhan nasional dan bagian dari prosedur resmi pemerintah. Ia menegaskan sebagian besar lahan dilepas untuk mendukung program strategis yang berorientasi pada ketahanan pangan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai polemik ini tidak akan berlangsung lama dan menekankan perlunya evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Ia menambahkan, isu pelepasan hutan harus dipahami dalam konteks kebutuhan pembangunan nasional dan perencanaan strategis jangka panjang.
Para pakar lingkungan menyoroti pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan, agar lahan yang dilepas tetap bisa dimanfaatkan tanpa merusak ekosistem. Mereka menekankan koordinasi dengan kementerian lain dan lembaga independen untuk pengawasan ketat.
Masyarakat sipil meminta transparansi penuh atas data pelepasan hutan dan dampak sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut. Laporan Greenomics menjadi acuan penting untuk memahami skala dan efek jangka panjang kebijakan Zulhas.
Pengamat agraria menilai pelepasan ini menjadi contoh ketegangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan. Lahan hutan yang dilepas untuk sawit menjadi sorotan karena potensinya memengaruhi habitat, keanekaragaman hayati, dan penyerapan karbon.
Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi dan perbaikan tata kelola hutan akan terus dilakukan. Setiap kebijakan baru akan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, kebutuhan pangan, serta kepentingan ekonomi masyarakat lokal.
Zulhas tetap berada di pusat perhatian politik karena kombinasi peran sebagai mantan Menhut dan Ketua Umum PAN. Diskusi mengenai kebijakan pelepasan hutan di masa lalu akan terus menjadi bahan evaluasi dan pelajaran bagi pengelolaan hutan di masa depan.
