JAKARTA, Cobisnis.com – Layanan internet Starlink yang diberikan gratis oleh Elon Musk untuk membantu komunikasi darurat korban banjir dan longsor di Sumatra justru diduga dijadikan ladang pungli oleh oknum di lapangan. Sejumlah warga mengaku diminta membayar sebelum bisa mengakses internet yang seharusnya bebas biaya.
Isu ini mencuat lewat unggahan akun X @narraes*** pada Senin, 1 Desember 2025. Ia menyebut perangkat Starlink yang dikirim sebagai bantuan malah disewakan dengan tarif Rp20 ribu per jam oleh oknum yang memanfaatkan situasi bencana.
Dalam unggahan tersebut, ia bahkan menandai Elon Musk langsung untuk meminta perhatian atas dugaan penyalahgunaan bantuan itu. Postingan ini cepat viral, memicu diskusi luas soal etika penyaluran bantuan di tengah kondisi darurat.
Akun itu ikut mengunggah bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp. Di dalamnya, seseorang mengaku kakak dan suaminya diminta membayar sebelum diberi password baru untuk mengakses jaringan Starlink. Tarifnya disebut mencapai Rp20 ribu per jam.
Keluhan lain datang dari netizen @yinyuuj**, yang menyebut praktik pungli itu bahkan lebih ekstrem. Ia mengaku menemukan kasus tarif Rp5 ribu untuk akses hanya lima menit, dan upaya menjelaskan bahwa layanan tersebut gratis tidak digubris oknum terkait.
Dugaan pungli ini membuat publik geram karena terjadi di tengah situasi darurat, ketika akses komunikasi jadi kebutuhan vital bagi korban yang butuh bantuan cepat. Banyak yang menilai tindakan tersebut tidak manusiawi dan merusak kepercayaan terhadap distribusi bantuan.
Hingga berita ini dibuat, belum ada klarifikasi dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait yang mengelola penyaluran perangkat Starlink ke wilayah terdampak banjir dan longsor. Situasi ini mendorong desakan agar pihak berwenang menindaklanjuti laporan warga.
Sejumlah warganet juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat di lapangan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan teknologi, terutama ketika infrastruktur komunikasi terputus akibat bencana.
Starlink sebelumnya dikirim untuk membantu ribuan warga yang kehilangan akses internet dan telekomunikasi. Bantuan ini diharapkan mempermudah koordinasi evakuasi, pengiriman logistik, hingga pencarian korban yang masih terisolasi.
Kasus dugaan pungli ini kini jadi sorotan nasional, memperlihatkan celah dalam distribusi bantuan darurat dan urgensi perbaikan mekanisme pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.
