JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui bahwa dirinya memiliki pengalaman masa lalu di industri tambang yang erat dengan penebangan pohon. Ia menyebut pengakuan itu sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap dampak lingkungan yang kini makin jelas terlihat.
Dalam sebuah talkshow bertajuk Aksi Nyata untuk Bumi Lestari di DPP Partai Golkar, Bahlil menyampaikan bahwa aktivitas tambang pada masanya tidak lepas dari pembukaan lahan besar-besaran. Ia menilai praktik tersebut turut memberi kontribusi terhadap kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
Bahlil mengatakan pengalaman pribadinya membuat ia lebih memahami hubungan langsung antara penggundulan hutan dan bencana ekologis. Menurutnya, banjir dan longsor adalah konsekuensi nyata dari tata kelola tambang dan perkebunan yang tidak tertib.
Ia menegaskan bahwa masalah lingkungan tidak bisa dilihat sebagai isu teknis semata, karena berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Ketika hutan rusak, risiko bencana meningkat dan mengganggu kehidupan penduduk di sekitar wilayah industri.
Setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri ESDM, Bahlil memastikan bahwa dirinya mengambil langkah korektif. Salah satunya adalah memperketat standar Amdal untuk memastikan perusahaan tambang menyiapkan mitigasi dan melakukan operasi secara lebih bertanggung jawab.
Bahlil menjelaskan bahwa penataan ulang proses pertambangan menjadi prioritas. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan jaminan reklamasi agar area tambang tidak ditinggalkan dalam keadaan rusak setelah produksi selesai.
Ia mengungkapkan bahwa dari udara, perbedaan antara wilayah yang direklamasi dan yang dibiarkan kosong terlihat sangat mencolok. Kondisi itu menurutnya tidak boleh dibiarkan terus terjadi karena berpotensi memperburuk tekanan terhadap ekosistem.
Menurut Bahlil, negara kini harus mengambil posisi strategis untuk mengatur pengusaha, bukan sebaliknya. Ia menekankan bahwa regulasi harus cukup kuat untuk menghindari ruang bagi praktik yang merugikan lingkungan maupun masyarakat.
Bahlil juga mengingatkan bahwa sektor tambang merupakan salah satu penopang ekonomi, sehingga pengawasan yang baik justru akan menjaga keberlanjutan industri. Ia menilai pendekatan yang lebih disiplin akan mendorong kegiatan ekonomi yang tetap ramah lingkungan.
Melalui pernyataan terbuka ini, Bahlil berharap publik memahami komitmen pemerintah dalam membenahi tata kelola tambang. Pengalamannya di masa lalu menjadi dasar bagi langkah-langkah koreksi agar kerusakan hutan tidak terus berulang.
