JAKARTA, Cobisnis.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal anggaran pemerintah daerah yang disebut tak habis digunakan. Said menilai klaim itu keliru dan tak masuk akal, mengingat banyak daerah justru kekurangan anggaran.
Menurut Said, selama lebih dari 13 tahun dirinya di Banggar, pemerintah daerah hampir selalu menghabiskan anggaran yang dimiliki. “Kalau selama ini saya di Banggar, setahu saya anggaran daerah itu pasti selalu habis,” katanya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Ia menjelaskan, jika ada dana daerah yang masih berada di bank, itu hanya bagian dari proses penyaluran program yang sedang berjalan. “Kalau ada yang nongkrong di bank, itu kan bagian dari program yang sudah, sedang, atau akan dijalankan. Pasti habis kok anggarannya,” lanjutnya.
Said justru menyebut, banyak daerah saat ini dalam kondisi defisit. Menurutnya, dengan posisi keuangan yang minus, tidak mungkin pemerintah daerah menahan atau menyimpan anggaran begitu saja.
“Karena daerah lagi minus, masa daerah mau nyimpen anggaran? Itu enggak make sense, enggak masuk akal,” tegasnya.
Pernyataan Said ini muncul setelah Menkeu Purbaya menyindir banyak daerah dan kementerian yang dinilai lamban membelanjakan uang negara. Dalam rapat bersama DPD di DPR sehari sebelumnya, Purbaya meminta maaf atas pemangkasan anggaran, namun tetap menegaskan agar daerah bekerja lebih efektif.
“Kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi kerja yang benar lah. Habisin itu duit, manfaatin uang yang ada,” kata Purbaya. Ia mengaku sering dianggap mengintervensi kebijakan kementerian lain karena mendorong mereka segera memakai anggaran.
Menurut Purbaya, dana yang tidak terserap bukan hanya merugikan negara, tapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi. “Kalau uangnya nganggur, saya tetap bayar bunga. Ekonomi pun enggak kedorong,” ujarnya.
Ia menambahkan, hal yang sama terjadi di pemerintah daerah. Ada dana besar yang seharusnya bisa segera dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi lokal. “Saya bukan sentimen sama daerah. Saya justru ingin mereka belanja lebih cepat supaya ekonomi jalan,” kata Purbaya.
Perseteruan pandangan ini memperlihatkan ketegangan antara Kemenkeu dan Banggar DPR soal efektivitas belanja daerah. Di satu sisi, Kemenkeu menuntut percepatan realisasi anggaran untuk menopang ekonomi. Di sisi lain, Banggar menilai anggaran selalu terserap dan defisit justru jadi masalah utama di daerah.
Kedua pandangan itu mencerminkan dinamika klasik antara kebijakan fiskal pusat dan pelaksanaan anggaran di daerah. Dengan kondisi fiskal nasional yang ketat, perdebatan ini bisa berpengaruh pada arah alokasi dana transfer daerah di tahun-tahun mendatang.
