JAKARTA, Cobisnis.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) alias Whoosh tak perlu dilihat dari sisi untung dan rugi. Menurutnya, proyek ini harus dinilai dari manfaat sosial dan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). Ia menekankan bahwa pemerintah punya tanggung jawab menghadirkan layanan transportasi publik yang layak, meski secara bisnis belum tentu menghasilkan keuntungan.
“Whoosh itu jangan dihitung untung rugi, tapi manfaatnya buat rakyat. Di seluruh dunia, transportasi publik itu masuk kategori public service obligation,” kata Prabowo. Ia menambahkan, dirinya kini akan mengambil tanggung jawab penuh atas proyek tersebut.
“Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, dan saya akan tanggung jawab semuanya,” tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.
Prabowo juga meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan konsorsium BUMN lain yang terlibat agar tidak khawatir dengan beban keuangan proyek itu. Ia memastikan negara memiliki kemampuan untuk menanggungnya. “Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak masalah. Kita layani rakyat kita,” ujarnya.
Ucapan Prabowo muncul di tengah sorotan publik terhadap beban utang besar yang ditanggung proyek Whoosh. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, entitas anak KAI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), mencatat kerugian hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
Jika dibagi rata per tahun, angka itu setara dengan kerugian sekitar Rp 11,493 miliar per hari. Hingga semester I 2025, kerugian PSBI masih berlanjut dan sudah mencapai Rp 1,625 triliun. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik soal keberlanjutan proyek.
Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang 58,53 persen saham di PSBI. Sisanya dimiliki oleh Wika sebesar 33,36 persen, Jasa Marga 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen. Porsi kepemilikan ini membuat tanggungan kerugian juga terbagi sesuai proporsi saham masing-masing.
Namun Prabowo menilai hal itu bukan alasan untuk mengendurkan pembangunan transportasi publik. Ia menegaskan kehadiran negara justru terlihat dari keberanian mengambil risiko untuk kepentingan rakyat banyak. “Semua kereta kita disubsidi 60 persen, rakyat hanya bayar 20 persen. Itu bukti negara hadir,” katanya.
Ia juga menyinggung sumber dana subsidi berasal dari pajak dan kekayaan negara yang harus dijaga penggunaannya. “Makanya jangan ada kebocoran. Kalau uang rakyat digunakan benar, semua bisa jalan,” tegas Prabowo. Pernyataan ini menegaskan arah kebijakan transportasi masa depan di bawah pemerintahannya: lebih menekankan manfaat sosial ketimbang hitungan untung rugi semata.
