JAKARTA, Cobisnis.com – Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberlakukan elpiji 3 kilogram (kg) satu harga merupakan kebijakan yang blunder.
Padahal, kata dia, sebelumnya Bahlil pernah melakukan blunder dengan melarang pembelian elpiji melalui pengecer sehingga menimbulkan antrean panjang. Kebijakan tersebut kemudian dianulir oleh presiden.
“Kebijakan satu harga LPG 3 kg juga tidak akan menjadikan subsidi tepat sasaran lantaran siapa pun, termasuk orang kaya, masih leluasa membeli LPG Subsidi,” ujarnya dalam keterangan kepada media, Senin, 7 Juli.
Fahmy mengatakan, penerapan kebijakan satu harga elpiji 3 kg justeru akan semakin membengkakan beban subsidi elpiji 3 kg untuk membiayai selisih biaya transportasi antar daerah dan wilayah.
Berbeda dengan kebijakan satu harga BBM di seluruh Indonesia yang seluruhnya didistribusikan oleh SPBU Pertamina sehingga harga BBM satu harga bisa dikontrol.
Sedangkan distribusi elpiji 3 kg dilakukan oleh Pangkalan dan Agen Tunggal, juga melibatkan ribuan pengecer di sekitar lokasi konsumen.
“Pengecer merupakan pengusaha akar rumput dan warung-warung kecil untuk mengkais pendapatan dengan berjualan elpiji 3 kg tentunya menaikkan harga jual untuk menutup biaya transportasi dan sedikit keuntungan,” sambung dia.
Dia melanjutkan, disparitas harga di pangkalan dan agen tunggal dengan harga pengecer sesungguhnya masih wajar.
Bahkan, lanjutnya, dapat diterima karena konsumen tidak mengeluarkan biaya transportasi dengan membeli elpiji 3 kg di Pengecer.
Harga di antara pengecer akan membentuk harga keseimbangan sehingga mustahil bagi pengecer mematok harga elpiji 3 kg hingga mencapai Rp50.000 per tabung.
“Berhubung kebijakan satu harga elpiji 3 kg tidak dapat mencapai tujuan agar distrubisi lebih tepat sasaran dan mengurangi disparitas harga bagi konsumen miskin, Bahlil sebaiknya membatalkan rencana kebijakan itu. Kalau Bahlil nekad menerapkannya, kebijakan satu harga elpiji 3 kg berpotensi akan dibatalkan oleh Presiden Prabowo, yang akan semakin menjatuhkan reputasi dan kapabilitas seorang Menteri ESDM,” tandas Fahmy.
