JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah militer di Niger telah mengumumkan penutupan perjanjian dengan Amerika Serikat (AS), yang sebelumnya mengizinkan personel militer dan staf sipil Departemen Pertahanan AS beroperasi di negara tersebut. Keputusan ini diambil setelah pembicaraan tingkat tinggi dengan pejabat diplomatik dan militer AS beberapa hari yang lalu. Juru bicara militer Niger, Kolonel Mayor Amadou Abdramane, menyatakan bahwa penutupan perjanjian tersebut didasarkan pada aspirasi dan kepentingan rakyat Niger serta dinilai melanggar aturan konstitusional dan kedaulatan negara Afrika Barat. Abdramane menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak adil dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat Niger.
Pengumuman tersebut muncul setelah kunjungan delegasi senior AS ke Niger. Abdramane mengkritik delegasi AS karena dianggap tidak menghormati praktik diplomatik dengan tidak memberikan informasi tentang kunjungan mereka. Selama pertemuan, kedua belah pihak membahas transisi militer di Niger dan kerja sama militer antara kedua negara. Niger mengecam sikap AS yang dianggap merendahkan, yang dapat merusak hubungan kedua negara. Abdramane juga menolak tuduhan tentang kesepakatan rahasia antara Niger, Rusia, dan Iran.
Niger pernah menjadi mitra utama AS di wilayah tersebut, tetapi hubungan mereka memburuk sejak junta militer mengambil alih kekuasaan pada Juli 2023. AS telah menarik sebagian besar dari tentaranya yang ditempatkan di Niger sejak saat itu. Meskipun Pentagon percaya bahwa mempertahankan kehadiran di Niger penting untuk mengatasi terorisme, perubahan tersebut dapat mempengaruhi sekitar 1.000 tentara AS yang masih ditempatkan di sana, menurut laporan pada Oktober. Presiden Joe Biden juga mencatat bahwa sekitar 648 personel militer AS masih dikerahkan di Niger dalam surat yang dikirimkan ke Kongres pada Desember 2023.
